Salah satu daerah yang telah berhasil menjalankan konsep itu, menurut Tjahjo adalah Kota Surabaya. Dengan aplikasi ini, Surabaya bisa menghemat angÂgaran hingga puluhan miliar rupiah.
Untuk mematangkan konsep ini, agar bisa diterapkan di seluÂruh Indonesia, KPK dan BPKP ikut dilibatkan. Berikut penÂjelasan Menteri Tjahjo kepada
Rakyat Merdeka; Sudah sejauh mana realÂisasinya?Ya kemarin kita baru kerÂjasama dengan KPK, dengan BPKP.
Apa yang sudah dilakuÂkan?Kita mengambil sampel-samÂpel kota-kota, kabupaten yang menerapkan e-planning. Sebab, area rawan korupsi yang menÂjerat pejabat daerah ada tiga hal, yaitu di perencanaan anggaran, dana bantuan sosial hibah, dan masalah pajak retribusi.
Daerah mana yang sudah maksimal menjalanlan konsep e-planning ini?Kemarin Surabaya yang sudah maksimal.
Konsep e-planning ini menarik untuk dikaji. Tidak usah jauh-jauh keluar negeri untuk studi banding masalah transparansi keuangan daerah. Cukup belajar dari daerah seperti Surabaya.
Apa hal paling penting yang bisa dipelajari dari e-planning ini?Penggunaan dana, perencaÂnaan pembangunan dan baÂgaimana harus menyusun perda, harus dipahami dan semuanya itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik secara baik melalui
e-planning.
Target anda?Setidaknya yang kota, sudah punya
smart city, yang daerah sudah punya inovasi-inovasi memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses semua hal di era keterbukaan ini.
Cuma itu saja?Dan ini menyangkut sebetulÂnya efisiensi di bidang anggaran. Saya kira itu target kami.
Kapan ini bisa berjalan optiÂmal ke seluruh Indonesia?Semakin cepat, semakin baik mudah-mudahan.
Sudah bisa diterapkan ke seluruh Indonesia?Ya pelan-pelan. Sepanjang darerah itu siap. ***
Untuk mengantisipasi terulangnya praktik korupsi yang belakangan marak menjerat Gubernur, Bupati/Walikota, hingga anggota DPRD, Menteri Tjahjo akan menggeber program e-planning alias electronic planning. E-planning merupakan program perencanaan pembangunan berbaÂsis elektronik. 
BERITA TERKAIT: