Dalam rapat yang digelar di Sanur, Denpasar Selatan, Bali (Kamis, 2/6), Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, menjelaskan bahwa kementeriannya memiliki sembilan program unggulan yang harus didukung oleh pemerintah daerah.
"Program-program ini dan serapan anggarannya sangat memerlukan dukungan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi," kata Puspayoga.
Sembilan program yang mendesak agar anggarannya segera terserap yakni penyusunan database koperasi atau Nomor Induk Koperasi (NIK), akta notaris, optimalisasi peran KUD dalam distribusi pupuk, Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (IUMK), hak cipta, kewirausahaan, Galeri Indonesia Wow, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan LPDB-KUMKM.
Ditambahkannya, amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran pusat maupun daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah.
"Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan dan manfaat yang akan dicapai, tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran atau karena tugas pokok dan fungsi," katanya.
Menurut dia, teknis penyusunan perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya baik pemerintah, swasta, dan perbankan, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan.
Puspayoga menekankan proses perencanaan dan penganggaran pada optimalisasi sumber daya dan peningkatan kualitas belanja untuk mencapai tujuan pembangunan.
Sembilan program prioritas kementeriannya merupakan program unggulan yang telah disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah 2017 yakni memacu pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi.
Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan pengembangan pariwisata yang erat kaitannya dengan sektor UMKM sebagai sektor pendukung. Ia mendukung upaya pengembangan 10 destinasi wisata baru, di luar Pulau Bali yang sudah mendunia, yang sekaligus mampu memberdayakan para pelaku koperasi dan UMKM di daerah-daerah.
"Kenapa saya bicara pariwisata karena ini erat kaitannya dengan pelaku UMKM. Semakin banyak 'Bali baru' berkembang, semakin baik untuk UMKM kita," ucapnya.
[ald]
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menggelar rapat regional sebagai bagian upaya optimalisasi anggaran pembangunan koperasi dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. 
BERITA TERKAIT: