Yasonna H Laoly: Pelaku Kejahatan Seksual Diancam Hukuman Tambahan, Bisa Kebiri & Pemasangan Chip

"Hukuman pokok berwujud penambahan masa maksimal hukuman penjara selama 20 tahun. Saat ini, dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ialah hukuman penjara selama 15 tahun," kata Yasonna saat di­jumpai di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Bagaimana hasil pemba­hasan Perppu Kebiri?
Jadi, nanti ada dua jenis hu­kuman di dalam Perppu, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Apa saja itu?
Hukuman pokok nantinya berwujud penambahan masa maksimal hukuman penjara selama 20 tahun.

Apa yang berbeda dari hu­kuman saat ini?
Saat ini, dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ialah hukuman penjara selama 15 tahun.

Setelah itu?
Setelah hukuman pokok, ter­dapat hukuman tambahan beru­pa kebiri, pemasangan chip, dan publikasi identitas pelaku.

Kebiri seperti apa?
Kebiri kimia, tujuannya untuk memusnahkan hasrat seksual terhadap seseorang secara fisik atau kimia.

Kapan pelaku dikebiri?
Itu bisa diberikan kepada pelaku pada waktu dia di dalam penjara atau sebelum keluar penjara.

Terkait pemasangan chip, bisa dijelaskan?
Pelaku juga bisa dipasangi chip elektronik di pergelangan kaki, atau elektronik gadget di pergelangan.

Kapan dipasang?
Sebelum pelaku keluar dari penjara. Gunanya supaya pergerakannya bisa dipantau.

Pelaku kejahatan seksual otomatis mendapatkan semua hukuman itu?
Jadi, ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hakimlah yang melihat perlukah hukuman tambahan ini. Itu diputuskan hakim setelah melihat fakta.

Kalau yang bersangkutan terbukti paedofil berulang dan kejahatannya dapat dilakukan terapi dikebiri. Jadi tidak wajib, kalau hakim melihat orang ini paedofil, potensial paedofil, ya kasih hukuman tambahan.

Bagaimana jika pelaku keja­hatan seksual adalah anak?
Untuk kasus ini tentu ditangani berbeda sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Jadi perlakuannya pun tidak akan sama dengan orang dewasa.

Kapan hukuman mulai diberlakukan?
Perppu masih harus disusun dan kemudian dikirim ke DPR untuk disetujui. Kita harap­kan akan dibahas pada masa sidang mendatang. Sebelum masa sidang ini, kita harapkan Perppu sudah keluar. Dibuat Perppu supaya segera, kalau undang-undang lama lagi nanti perdebatannnya

Kenapa tidak sekaligus dibuat undang-undang?
Penerbitan Perppu diatur pada Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam hal kegentingan yang me­maksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah se­bagai pengganti undang-undang. Presiden lebih mengeluarkan Perppu agar prosesnya tidak terlalu lama.

Kalau undang-undang kan nanti lama lagi perdebatannya. Ini segera kita rumuskan, tim lintas kementerian akan segera kerja. ***