Sutiyoso: Tak Ada Perbedaan Sikap BIN & Kapolri, Presiden Setuju Amnesti Untuk Din Minimi

Apa pelajaran moral atau pengalaman yang bisa diambil dari kejadian menyerahnya Din Minimi?
Tidak semua pelaku tindak kekerasaan bersenjata harus di­hadapi dengan tindakan represif. Setelah kita tahu, mengerti dan memahami mengapa mereka melakukan hal itu dan apa yang mereka kehendaki sampailah kepada kesimpulan Din Minimi bisa diajak berunding. Kemudian proses operasi penggalangan dimulai (soft approach).

Selaku orang yang berlantar belakang militer, kenapa Anda tidak melakukan pendekatan militer saja?
Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu saat menghadapi kelompok bersenjata. Kita sudah berulang kali, sejak pasca ke­merdekaan kelompok bersenjata selalu kita hadapi dengan cara hard approach. Padahal mereka juga bagian anak bangsa. Berapa pengorbanan kita baik waktu, biaya dan korban jiwa dari kedua belah pihak. Mengapa kita tidak coba dengan cara lain yang lebih efektif (menghemat segalanya termasuk korban).

Hal apa yang membuat Anda percaya pada Din Minimi (DM)?
Timbulnya kepercayaan mela­lui proses tentunya. Awalnya saya mencari akses bisa kontak dia lewat perantara, sampai akhirnya saya bisa berhubungan langsung dengan DM melalui telepon. Di situ terjadi proses saling percaya dan kemudian kita berjanji untuk bisa bertemu langsung (tanggal dan tempat­nya kita sepakati berdua).

Pembicaraan sepanjang malam ketika menginap di tempat Din Minimi, lebih ban­yak berbicara tentang apa?
Saya lebih banyak menden­garkan semua uneg-uneg dan keluhan dia, antara lain dia per­nah ditipu. Karena itu awalnya ada kecurigaan dia kalau aku juga akan menipu dia. Setelah saya tahu utuh tentang kon­disi dia dan psikologisnya saya baru mengajak diskusi DM ke masalah pokoknya, apa yang saya mau dan apa yang bisa saya berikan. Terjadilah proses nego­siasi. Dia juga makin yakin saya tidak menjebak dia karena saya datang hanya dengan ajudan dan seorang pengawal. Dan saya bilang, kami bawa senjata.

Apa respons DM waktu itu?
DM malah ketawa, tidak apa-apa Pak katanya. Suasananya memang serem sih, malam hari, gerimis dan kita di rumah pang­gung, sementara di bawah anak buah DM dengan bersenjata panjang menjaganya.

Apakah DM juga menying­gung janji kampanye pemer­intahan Zikir (Zaini-Muzakir Manaf) yang belum terealisasi, seperti janji memberikan tun­jangan pada kombatan GAM Rp 1 juta/KK?
Tidak ada pembicaraan men­garah kebagi-bagi uang Rp 1 juta/KK. Tetapi secara umum dia sangat kecewa dengan para elite GAM yang sedang berkuasa di pemerintahan.

Kenapa dari enam syarat yang diajukan DM, tidak ada tuntutan agar pemerintahan Zikir merealisasikan janjinya, padahal beberapa hari sebe­lumnya para istri kelompok DM sempat menggugat janji Zikir ke pengadilan Banda Aceh?
Ya mungkin itu tidak penting bagi dia, untuk disampaikan kepada saya. Sementara dia tahu saya orang pusat, mungkin nanti kalau berkesempatan ber­temu dengan Gubernur/ Wakil Gubernur akan disampaikan.

Menurut Pemerintah Aceh tuntutan DM terkait reinter­grasi, santunan janda, yatim korban konflik dan mantan kombatan GAM sudah direalisasikan. Lantas apa yang dimaksud kurang menurut DM?
Justru dia menilai itu tidak berjalan baik, masih banyak yang belum menerima, khusus­nya kelompok DM dan keluarganya. DM menyampaikan sepengetahuannya dalam butir MoU Helsinky bahwa uang yang diberikan kepada mantan kombatan GAM akan diberi­kan beberapa kali, namun DM mengaku hanya dapat sekali, itu pun hanya digunakan untuk membeli seekor lembu. Menurut DM bantuan reintegrasi hanya terealisasi untuk orang-orang yang dekat dengan pejabat BRA atau tokoh-tokoh GAM saja, se­dangkan masyarakat tidak dekat tidak mendapatkan bantuan.

Ada tuntutan DM yang waktu itu tidak bisa Anda sanggupi?
Oh tidak ada tuntutan DM yang tidak disanggupi, justru saya datang mau menemui dia karena saya sudah yakin tun­tutannya bisa saya akomodir semua.

Apa langkah yang ditempuh BIN terhadap tiga anggota DM yang masih belum me­nyerahkan diri? Apa alasan mereka belum mau menyer­ahkan diri?
Akan berupaya mengajak mereka (tiga orang) dan Pok lainnya yang masih memegang senjata mau bergabung dengan Pok DM yang telah menyer­ahkan diri untuk membangun Aceh. DM tidak mengetahui alasan mereka memisahkan diri dari DM dan itu terjadi sebelum adanya rencana DM meng­gabungkan diri.

Senjata api DM dan kelom­pok radikal lainnya kabarnya didapat dari aparat bersenjata kita?
Saya yakin hal tersebut tidak dilakukan oleh Aparat TNI dan Polri. DM meyampaikan bahwa senjata api (senpi) bukan diberikan oleh Aparat TNI/ Polri, tapi didapat dari sisa konflik yang lalu dan sengaja DM kum­pulkan dari anggota-anggotanya. Menurut data situasi keaman­an dan hasil kordinasi dengan Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh serta DJBC Kanwil Aceh, bahwa sepanjang tahun 2014 dan 2015 tidak ditemukan adanya kasus penyelundupan senpi baik dari luar negeri maupun trans-nasional di Provinsi Aceh.

Kalau boleh tahu, soft ap­proach yang ada lakukan atas masukan siapa?
Soft Approach yang dilaku­kan atas kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Pertimbangannya, pendekatan represif yang dilakukan selama ini tidak menyelesaikan masalah, bahkan dari waktu ke waktu jatuh korban baik dari aparat Kepolisian /TNI, masyarakat dan Pok Separatis bersenjata. Lagian kita ingin membuktikan ke dunia internasional yang sering menuding Indonesia jago­nya melanggar HAM, nyatanya kita bisa menyelesaikan tanpa kekerasan.

Apakah soft approach ini bisa dilakukan pada kelompok radikal lain di Indonesia?
Pendekatan "soft approach" tidak berarti meniadakan "hard approach." Saya optimis kita bisa lakukan terhadap kelom­pok-kelompok lain tetapi saya memprediksi ada yang tidak bisa (kita lihat apa motivasinya) tetapi apabila tidak bisa apa boleh buat hard approach harus kita lakukan.

Apa saja pesan Presiden sebelum Anda pamitan men­emui Din Minimi?
Waktu saya pamit ke beliau mau ke Aceh, pesannya amat singkat: Lanjutkan Bang!

Selain berkoordinasi dengan Presiden, siapa lagi yang Anda libatkan?
Ya pastilah sebelum saya melangkah lebih jauh sebagai pembantu Presiden tentu saya koordinasikan terlebih dahulu dengan menteri terkait, khusus­nya yang menyangkut amnesti (Menkumham, Ketua Komisi III DPR dan Ketua Komnas HAM). Sampai pada kesimpu­lan bisa diberikan amnesti lalu baru saya lapor kepada Presiden, bahwa dari enam tuntutan DM hanya satu yang menjadi tugas Pemerintah, sementara yang lima cukup Pemda NAD bisa dibantu program Kemsos.

Bahkan sebelum ke lapangan saya pun menelepon Panglima TNI dan Kapolri minta izin berkoordinasi dengan aparat setempat. Bahkan peran Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda sangat besar dalam operasi ini.

Terkait rencana pembe­rian amnesti, Anda berbeda pendapat dengan Kapolri yang menginginkan perkara DM tetap diproses. Bagaimana itu?
Pemberian Amnesti adalah hak prerogatif Presiden, tentu akan diproses sesuai dengan UUD1945 Pasal 14 ayat (2) dengan meminta pertimbangan DPR. Apa yang disampaikan Kapolri itu benar, itulah prose­dur Kepolisian karena DM dan kelompoknya statusnya DPO sebelum ini. BIN setuju dan tidak ada beda sikap apa lagi Presiden sudah setuju dengan amnesti, ini hanya masalah teknis saja bagaimana ketentuan hukum bisa diproses dan amnesti bisa diberikan.

Anda tidak khawatir perbe­daan nantinya bisa mengubah pikiran kelompok DM?
Ya enggak mungkin berbe­dalah karena kita semua pem­bantu Presiden, orientasi kita semua ke sana dan nanti pasti Menkopolhukam yang akan mengkoordinir ini semua secara teknis, enggak akan ada masalah. Kalian saja yang tukang ngom­por-ngomprin...He-he-he.

Apakah ada keinginan dari kelompok DM untuk jumpa Presiden langsung?
Dari pihak DM amat sangat ingin berjumpa, semua kita per­timbangkan urgensinya. ***