Shadow State Versus Jokowi

Dilangkahinya Menko Kemaritiman dan Energi Rizal Ramli dalam rencana perpanjangan kontrak Freeport oleh Menteri ESDM Sudirman Said menunjukkan ketidakberesan internal kabinet. Lalu perbedaan sikap Wapres Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dalam menyikapi manuver Sudirman melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ memperkuat indikator buruknya tata kelola manajerial pemerintahan.

Ketidaksolidan pemerintah dalam menyikapi persoalan penting dan genting menimbulkan pertanyaan mendasar sekaligus kekhawatiran, siapakah yang sebenarnya saat ini memegang kendali atas kekuasaan negara? Presiden Jokowi atau kekuatan lainnya? Sejak awal sebagian kalangan meragukan kapabilitas dan kapasitas Jokowi menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga menimbulkan dugaan bahwa dalam memimpin negara, Jokowi akan berada di bawah kendali sekelompok elite politik dan pemilik modal.

Dugaan menjadi kenyataan jika kita segarkan ingatan terhadap beberapa kebijakan penting pemerintah, seperti misalnya pengangkatan Budi Gunawan sebagai wakapolri yang sebelumnya diusulkan menjadi calon kapolri dinilai sebagai representasi dari kendali Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap Jokowi. Terkait kebijakan impor minyak dari Angola dianggap sebagai manivestasi bahwa Jokowi dikendalikan oleh Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.

Dalam hal penetapan upah buruh yang tidak lagi mengacu kepada Komponen Hidup Layak (KHL) setiap tahunnya, melainkan menggunakan formula baru dinilai sebagai bukti Presiden Jokowi dikendalikan oleh para kelompok pengusaha, khususnya Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi yang tak lain sahabat dekat Jusuf Kalla.

Negara Bayangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan William Reno (1995) di Siera Leone dan Barbara Harris-White (1999) di India menyebutkan konsekuensi dari melemahnya peranan pemerintah pada massa transisi akan menyebabkan beralihkan kendali atas kekuasaan dari pemerintahan formal kepada kekuatan informal. Berkembangnya praktek pemerintahan informal oleh kekuatan politik dan ekonomi di luar struktur formal pemerintahan itu merupakan fenomena shadow state (negara bayangan).

Menurut peneliti LIPI, Syarif Hidayat (2010) praktek Shadow State dapat ditemui di Indonesia. Proses transisi demokrasi sarat diwarnai persekongkolan politik dan bisnis antara kandidat elite penguasa dengan klien politik dan bisnis, sehingga apabila dia berhasil memenangkan kontestasi politik maka kandidat terpilih akan memberikan loyalitasnya kepada kelompok elite yang berada di luar struktur formal pemerintahan, namun memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pemerintahan formal. Baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menentukan pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan.

Pemangku otoritas informal berperan sebagai penghubung (connected actor) antara pejabat negara dengan klien-klien. Mereka yang berperan sebagai Shadow State pada umumnya adalah mereka yang terlibat secara dominan dalam pemenangan kandidat, misalnya mentor politik atau orang dekat yang memiliki pertalian emosional dengan capres terpilih, para donator yang memberi sumbangan dana besar, para pembisik yang dikenal dengan sebutan Think Tank, bisa juga pengendali sesungguhnya adalah adalah struktur partai politik pengusung sang kandidat terpilih.

Tujuan dari Shadow State tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pelanggengan kekuasaan dan monopoli alokasi sumber-sumber kekayaan negara melalui berbagai pembuatan keputusan politik dan implementasinya. Dalam jangka panjang, Shadow State akan merusak sendi-sendi negara, yang mana hal itu terlihat dari praktek praktek Rent Seeking yang tidak terkendali mulai dari level pusat hingga daerah. Gerry Van Klinken (2007), mengatakan bahwa perburuan rente merajalela di Indonesia melalui jaringan patron-client di antara elite-elite penguasa.

Presiden Boneka

Publik secara bebas mengatakan, presiden yang dikendalikan oleh aktor di belakang layar, dimana aktor tersebut bisa tunggal bisa juga jamak adalah presiden boneka. Proposisi ini masih harus dibuktikan secara empirik, adalah terlalu dini untuk mengatakan bahwa Shadow State telah mencengkram pemerintah sehingga Jokowi diposisikan sebagai presiden boneka. Karena, kalaupun benar para pemangku otoritas informal berupaya mengendalikan pemerintahan formal, sudah barang tentu Jokowi tak sudi dijadikan sebagai boneka, sebagai seorang Presiden, Jokowi punya harga diri dan akan melakukan perlawanan.

Terlepas dari keraguan atas kapabilias dan kapasitasnya sebagai pemimpin nasional, Jokowi secara perlahan tampak menunjukkan ikhtiar untuk membebaskan diri dari persepsi diri sebagai presiden boneka yang dikendalikan oleh Shadow State. Seperti misalnya keputusan pembatalan Budi Gunawan sebagai Kapolri, penolakan revisi UU KPK, pembatalan pembelian helikopter VVIP kepresidenan dan pembatalan proyek kereta cepat dari RRC dapat dipandang sebagai sikap mandiri Jokowi sebagai presiden. Apakah pembuktian itu sudah cukup? Jelas belum, ujian sesungguhnya adalah terkait perpanjangan kontrak Freeport di Papua.

Amerika Serikat sebagai pemilih mayoritas saham Freeport menghendaki agar kontraknya diperpanjang, tampaknya Presiden Jokowi akan menyetujui permintaan tersebut, terlebih lagi konglomerat James Riady yang merupakan pendukung Jokowi saat Pilpres memiliki koneksi kuat dengan negeri Paman Sam. Namun, Jokowi punya opsi untuk mencantumkan beberapa klausul persyaratan tambahan sebagai bentuk keseriusannya menuntut keadilan atas pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

Apabila Jokowi sungguh-sungguh mengambil langkah demikian, maka setidaknya hal itu akan menjadi legacy dan menegaskan persepsi bahwa Jokowi bukan orang yang mudah didikte oleh siapapun. Dan memang sudah sepantasnya begitu, presiden tidak boleh tunduk kepada Shadow State. Lawan!

Penulis adalah pengurus Ikatan Alumni Ilmu Politik IISIP Jakarta dan mahasiswa Pasca Sarjana Imu Politik Universitas Nasional Jakarta.