Membangun Suksesi Damai

Senin, 08 April 2019, 07:20 WIB

Foto: Net

LEBIH dari 25 tahun yang lalu Lembaga Ketahanan Nasional NKRI telah meyakini bahwa membangun superioritas pemerintahan sipil itu sangat penting.

Pemimpin sipil yang dapat berasal dari kalangan militer, yang telah menyelesaikan tugas dan pengabdiannya di bidang militer.

Seleksi dalam memilih pemimpin telah berubah. Berubah dari semula daulah reinkarnasi ketuhanan, menjadi putra mahkota keturunan raja tua. Kemudian berlanjut menjadi hasil pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Terakhir adalah hasil Pilpres.

Suksesi dibangun menggunakan metoda demokratisasi. Metoda yang diharapkan terlaksana secara damai. Akan tetapi yang namanya suatu suksesi itu berdasarkan pengalaman perjalanan sejarah di Indonesia tidaklah senantiasa berlangsung secara damai.

Metoda suksesi menggunakan Pilpres secara langsung telah memenangkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono selama dua periode masa kepemimpinan. Berlanjut ke Presiden Joko Widodo.

Periode jabatan dua kali kemudian menjadi batu ujian tentang perlunya kecukupan waktu dalam merealisasikan Amandemen UUD 1945.

Pada penghujung kampanye itulah kemudian muncul kembali pemikiran bahwa metode Pilpres telah menimbulkan ekonomi biaya transaksi yang sangat tinggi.

Akibatnya, sebagian orang terkesan berpaling dengan berpendapat bahwa seleksi suksesi lebih efisien apabila menggunakan metode musyawarah, bukan menggunakan metode memilih satu orang satu suara.

Keletihan menggunakan metode satu orang satu suara, itu misalnya sangat terasa ketika membangun partisipasi pembangunan nasional menggunakan pendekatan persatuan dan kesatuan pada proses kampanye Pilpres yang telah menimbulkan banyak tafsir.

Menimbulkan perasaan kengerian luar biasa bahwa Pilpres 2019 ini dikhawatirkan menimbulkan perpecahan bangsa. Sebab, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan Pileg dan memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah secara serentak.

Ketika peran arus utama media massa formal mempunyai imbangan alternatif, yaitu berkomunikasi menggunakan media sosial, maka kengerian terhadap potensi perpecahan bangsa berada di dasar pikiran tersembunyi yang paling dalam.

Gagasan depolitisasi, atau pun pengaturan pelibatan kegiatan politik praktis secara mengambang, pada kenyataannya pecah berkeping-keping oleh kekuatan berkomunikasi menggunakan media sosial.

Singkat kata, titik kritis dari persatuan dan kesatuan dalam membangun suksesi pemilu secara damai itu ditentukan oleh pilihan nilai-nilai yang secara normatif diyakini oleh setiap individu dan kelompok kepentingan.

Nilai-nilai itu yang menjelaskan tentang mengapa suatu kampanye dihadiri massa yang tumpah ruah, sekalipun media arus utama terasa berusaha keras membaurkan, bahkan berusaha membelokkan dan membalikkan keyakinan terhadap pilihan nilai-nilai yang bersifat normatif tersebut.

Kisah seekor burung pipit sibuk mememuntahkan air dari paruhnya yang sangat kecil dalam berusaha memadamkan panas api. Api yang menyala membakar Ibrahim. Api dinyalakan Raja Namrud.

Kisah itu berfungsi mengubah persepsi tanggung jawab perwakilan publik menjadi perjuangan perseorangan, yang menggelora.


Sugiyono Madelan
Peneliti INDEF dan pengajar Universitas Mercu Buana.

Kolom Komentar