Komisi I Tetap Terus Telusuri Soal Diplomasi Bayangan

"Sekalipun sudah ada bantahan resmi dari Kemlu, Dubes RI untuk AS dan Dubes AS untuk RI, tetap saja ada missing link yang harus diverifikasi tentang siapa sebenarnya user jasa lobi itu karena nama Presiden RI disebut jelas dalam kontrak bisnis perusahaan lobi itu," kata Wakil Ketua Komisi I, Hanafi Rais kepada redaksi, Senin (9/11).

Menurut politisi PAN ini, swasta atau pemerintah via tangan pihak ketiga sebagai pengguna jasa lobi itu tetap harus ditelusuri.

"Itu dilakukan supaya jelas ada diplomasi bayangan atau tidak di luar prosedur resmi negara dalam kunjungan Presiden ke AS kemarin," demikian Hanafi.

Diketahui, pertemuan Presiden RI Jokowi dan Presiden AS Barack Obama beberapa waktu lalu disebut-sebut diatur oleh konsultan dari Singapura yang membayar sebesar 80 ribu dolar AS kepada perusahaan PR di Las Vegas.

Menurut akademisi dari Australia National University (ANU), Dr. Michael Buehler, penggunaan jasa konsultan di balik pertemuan Jokowi dan Obama ini membuat orang bertanya-tanya pada kemampuan Jokowi mengendalikan stafnya.

Dia menyebutkan, konsultan Singapura Pereira International PTE LTD menjalin kontrak dengan  R&R Partners, Inc. yang berada di Los Angeles. Perjanjian tanggal tanggal 8 Juni itu dicatat Kementerian Hukum AS pada tanggal 17 Juni. Disebutkan dalam kontrak itu, R&R Partners berperan sebagai pihak yang mewakili lembaga eksekutif Republik Indonesia dan akan mengatur pertemuan dengan pembuat kebijakan dan anggota Kongres juga Kementerian Luar Negeri. [rus]