Kental Nuansa Politik, Pansus Pelindo II Pasti Tak Sesuai Harapan Publik

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Kamis, 05 November 2015, 20:00 WIB
Kental Nuansa Politik, Pansus Pelindo II Pasti Tak Sesuai Harapan Publik
Ilustrasi/net
rmol news logo . Nuansa politik sangat kental terlihat dalam pembentukan Pansus Pelindo II. Karena itu, Pansus tidak akan menghasilkan suatu keputusan yang berpihak kepada kepentingan publik.

‎‎‎"Saya pesismistis Pansus itu bisa menghasilkan keputusan sesuai harapan publik. Pembentukan pansus itupun terkesan terburu-buru kan. Tidak tau apa yang dikejar," kata pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Firdaus Syam, beberapa saat lalu (Kamis, 5/11). 

‎Belajar dari Pansus kasus Century, lanjut Firdaus, juga kini tak jelas rimbanya. Pansus century hanya panas di awal namun berakhir tanpa hasil apapun. Dan Pansus Pelindo tak akan jauh beda dengan pansus Century seba di dalam pansus muncul kepentingan sekelompok elit tertentu. 

‎Sehingga, kata dia, tak mengherankan publik bersikap apatis dengan keberadaan pansus itu. Publik tak lagi merasa bahwa Pansus Pelindo II mampu membongkar suatu kasus besar namun hanya diarahkan sesuai kepentingan segelintir elit.‎

‎"Pansus Pelindo akan bergulir menjadi bola liar yang terus mengambang. Nasibnya akan sama seperti pansus century. Saya kira publik tak perlu berharap banyak," katanya.‎

‎Menurutnya, tarik-menarik kepentingan di dalam pansus maupun tekanan dari partai politik tak dapat dihindari lagi. Hal itu terlihat dari sesama anggota pansus sudah mulai melihat gelagat dari arah pansus itu. 

‎Kata dia, seri terbaru perjalanan sejarah DPR akan diuji di pansus Pelindo. Karena tidak tepat ketika DPR menemukan suatu kasus di BUMN seperti Pelindo II langsung membentuk pansus. 

‎Ketidaktepatan Pansus Pelindo juga terlihat kinerja pansus selama ini yang terkesan membidik Lino terus meski ada target orang lain juga. Hal itu akan membuat preseden yang buruk kinerja pansus. 

‎"BUMN kita kan ada ratusan jumlahnya. Kalau separuh saja bermasalah DPR langsung bentuk pansus. Kalau sudah begitu DPR berubah saja jadi lembaga pansus," demikian Firdaus. ‎[ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA