Arief Poyuono: Danantara Bukan Sovereign Risk tapi Senjata Ekonomi

"Danantara bukan sovereign risk. Ini jawaban strategis paling koheren Indonesia untuk mengelola risiko tersebut,” tegas Komisaris PT Pelindo Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 21 April 2026.

Ia menilai, kritik terhadap Danantara merupakan hal yang lazim dalam dinamika ekonomi global. Transformasi besar di negara berkembang, kata dia, kerap lebih dulu disambut skeptisisme sebelum dipahami secara utuh.

“Kehati-hatian itu wajar. Tapi penilaian harus berbasis desain institusi, tujuan kebijakan, dan hasil awal, bukan sekadar asumsi,” ujarnya.

Arief menekankan, Danantara bukan kebijakan reaktif, melainkan strategi yang dirancang matang di tengah kebutuhan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Diskursus yang tepat bukan soal ada tidaknya risiko, melainkan apakah Danantara menjadi mekanisme terbaik untuk mengelola risiko tersebut.

“Pertanyaannya, apakah ini mekanisme terbaik? Saya yakin jawabannya ya,” katanya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa risiko kedaulatan umumnya bersumber dari ketidakstabilan fiskal, kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya institusi. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak mencerminkan Indonesia saat ini.

“Rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40 persen, defisit fiskal terkendali, dan fondasi makroekonomi kita terbukti kuat,” paparnya.

Danantara juga tidak menambah beban baru bagi negara, melainkan mengoptimalkan aset yang sudah ada. Sebelum Danantara hadir, kata dia, kondisi BUMN terfragmentasi dan kurang efisien karena negara merangkap sebagai regulator, operator, sekaligus pemegang saham.

“Situasi itu memicu inefisiensi dan alokasi modal yang tidak optimal,” jelasnya.

Dengan Danantara, lanjut dia, terjadi pemisahan peran yang lebih jelas antara negara sebagai regulator, lembaga pengelola dana sebagai pengalokasi modal, dan BUMN sebagai entitas bisnis.

“Pemisahan ini mulai menunjukkan hasil, dari percepatan restrukturisasi hingga konsolidasi yang lebih efektif,” katanya.

Terkait kekhawatiran intervensi politik, Arief menilai justru terjadi pergeseran menuju disiplin korporasi yang lebih kuat. Dalam hal transparansi, ia mengakui pentingnya pengawasan publik, namun menegaskan proses tersebut berjalan bertahap.

“Transparansi tidak bisa instan. Ini berkembang seiring kematangan institusi,” katanya.

Arief menyebut Danantara telah menerapkan audit independen, kewajiban pelaporan, serta komunikasi investor yang mengacu pada standar global seperti Santiago Principles.

Ia juga menepis anggapan bahwa Danantara akan menghambat investasi swasta. Sebaliknya, instrumen ini dinilai mampu mendorong masuknya investasi.

“Danantara tidak menggantikan swasta, tapi memfasilitasi. Masuk ke sektor berisiko tinggi untuk mengurangi ketidakpastian awal,” jelasnya.

Dalam proses restrukturisasi BUMN, Arief menegaskan akan ada selektivitas dalam penyaluran dukungan. Langkah ini akan memperkuat disiplin, meningkatkan kapasitas fiskal, serta membangun kepercayaan investor.

Di akhir pernyataannya, Arief menegaskan Danantara merupakan taruhan strategis bagi masa depan ekonomi Indonesia.

“Risiko pasti ada, tapi yang lebih berbahaya adalah jika kita tidak melakukan apa-apa,” pungkasnya.