"Ini pemerintahan Tisaksti. Ini pemerintahan Nawacita. Perusahaan asing, khususnya Freeport harus hengkang dari Indonesia, atau tak perlu memperpanjang kontrak karya bila tak mau ikut aturan kita. Freeport juga harus mau melaukan divestasi," kata Direktur Eksekutif Segitiga Institute, Muhammad Sukron, kepada Kantor
Kepada Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 21/018).
Namun demikian, Sukron mengakui, bila memang saat Freeport masih merasa jumawa. Di saat yang sama, ada orang dalam pemerintahan yang bahkan di lingkaran Istana yang sama sekali tak memahami Trisaksi dan Nawacita, bahkan terlihat mau menelikungnya.
"Sikap Kepala Staf Presiden Teten Masduki, yang malah terlihat berada di sebelah Freeport, dengan pura-pura ketakuan APBN kolaps bila Freeport tak berproduksi, contoh yang tak memahami dengan baik gagasan Trisakti dan Nawcaita. Harusnya Teten berada di balik Jokowi, lalu ikut menekan Frepport. Ini
kok malah menakut-nakuti Jokowi. Teten itu siapa sich sebenarnya," ungkap Sukron.
Sukron sendiri masih percaya, Jokowi memiliki keberanian untuk menekan Freeport. Tentu saja, PDI Perjuangan sebagai partai pendukung utama pemerintahan juga harus mendukung langkha-langkah Jokowi maupun sipapaun menteri di Kabinet, yang mau melaksanakan ajaran Trisakti Bung Karno secara nyata.
Diketahui, Teten Masduki mengatakan bahwa APBN bisa kolaps bila tidak ada ada setoran dari Freeport. " Kontrak Freeport berakhir 2021, dan sesuai Undang-Undang baru bisa dibahas perpanjangannya pada 2019. Tapi ini produksi akan turun kalau tidak ada investasi baru dan menjadi gangguan ke pendapatan jadi pemerintah juga berkepentingan produksi bertambah, kalau tidak APBN langsung kolaps karena nilainya besar," kata Teten di Istana Kepresidenan, Selasa malam (20/10).
[ysa]
. Zaman sudah berubah. Kini saatnya, perusahaan asing yang mau beroperasi lagi di Indonesia harus tunduk pada ketentuan di Indonesia. Lebih-lebih perusahaan asing juga harus mulai mau bersikap fair, tanpa manipulasi atau mencoba menekan pemerintah. 
BERITA TERKAIT: