Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Menurut Fadli, salam satu tahun ini, penegakkan hukum sangat kental unsur politiknya. Misalnya saja terkait dalam kisruh internal partai Golkar dan PPP.
"Kita saksikan intervensi pemerintah begitu kuat untuk kepentingan politiknya. Partai politik di luar koalisi penguasa dipecah belah dengan instrumen hukum," kata Fadli dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 21/10).
Jokowi juga, lanjut Fadli, melakukan kesalahan fatal dengan mengangkat Jaksa Agung yang berlatarbelakang kader partai. Sudah tentu potensi intervensi politik semakin besar dalam proses penegakan hukum di kejaksaan. Padahal sejak awal, Presiden Jokowi berjanji tidak akan memilih jaksa agung yang berlatarbelakang politisi.
"Aroma politisasi kasus hukum dalam satu tahun pemerintahan Jokowi sangat besar. Ini kemunduran bagi penegakkan hukum di Indonesia. Hukum harus dikelola oleh aparat yang profesional," demikian Fadli, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
[ysa]
. Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, intervensi politik masih besar dalam ranah hukum di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: