Lima Agenda Mendesak untuk Merealisasikan Indonesia sebagai Negara Maritim

Pertama, menyusun kebijakan, strategi, dan peta jalan yang terukur. Kedua, mengkampanyekan cinta maritim” dan  membangun kembali budaya maritim melalui perbaikan sistem pendidikan dan kurikulum sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Ketiga, membangun dan memperbanyak pusat keunggulan (center of excellence) kelautan, pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang besar-besaran, intensif, dan konsisten. Keempat, membuat politik anggaran yang mendukung perwujudan Indonesia sebagai negara maritim. Kelima, menyiapkan institusi keuangan yang mendukung kegiatan usaha dan bisnis kemaritiman segala skala dan level, dari usaha mikro ke besar.  

"DPD RI, yang mengajukan usul inisiatif RUU Kelautan menjadi UU, akan mendorong upaya-upaya strategis dan masif bersama Pemerintah guna mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang unggul," ujar Irman dalam siaran persnya (Selasa, 1/9).

Irman besok akan mengangkat isu maritim dalam Sidang Terbuka Dies Natalis ke-52 Institut Pertanian Bogor (IPB), di Grha Widya Wisuda, Kampus IPB, Jalan Raya Darmaga, Bogor, Rabu (2/9/).

Di depan 2.500 mahasiswa dan civitas akademika dalam sidang terbuka yang dipimpin Rektor IPB Prof Dr Ir Herry Suhardiyanto tersebut, dia akan menyampaikan orasi ilmiah dengan tema "Memajukan Maritim untuk Kejayaan Indonesia".
 
Senator asal Sumbar ini mengapresiasi upaya IPB, sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. "Saya mendukung perjuangan IPB demi kejayaan maritim Indonesia," tandasnya.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Dies Natalis ke-52 IPB Dr Ir Meika Syahbana Rusli MSc Agr menyatakan, orasi ilmiah para tokoh pemimpin nasional dalam dies natalis IPB sudah beberapa kali. "Dies natalis ke-50, kami mengundang presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Dies natalis ke-52 ini, kami mengundang Ketua DPD RI Irman Gusman," katanya di kampus IPB.

Pihaknya mengundang Ketua DPD RI mengingat DPD RI salah satu lembaga negara yang concern dan fokus memperjuangkan agenda maritim dan negara bahari.

"DPD RI merupakan pengusung usul inisiatif RUU Kelautan yang telah menjadi UU Kelautan. Kami mengapresiasi perjuangan DPD RI ini dan ke depan bersama seluruh komponen bangsa berjuang untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang jaya menuju masyarakat adil dan makmur," tandasnya. [zul]