Peserta Muktamar Muhammadiyah harus Cari Solusi atas Berbagai Persoalan Bangsa

Demikian disampaikan mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, DR. Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya petang ini (Selasa, 4/8).

"Setelah pemilihan pimpinan, agenda muktamar Muhammadiyah berikutnya adalah sidang-sidang komisi. Sidang komisi itu tentu akan membicarakan program dan isu-isu strategis yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Momentum sidang komisi itu tentu sangat tepat untuk membicarakan isu-isu kebangsaan kontekstual kontemporer," ungkap Saleh.

Apalagi di saat semua elit politik melupakannya, sudah sewajarnya Muhammadiyah melakukan advokasi publik bagi kepentingan bangsa.

Di antara isu penting dan strategis yang perlu dipikirkan muktamirin adalah tentang penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan petani dan nelayan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan TKI di luar negeri, pemeliharaan lingkungan, dan lain-lain. Isu-isu dinilai sebagai isu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Karena itu, dakwah Muhammadiyah harus menyentuh wilayah itu.

"Pemerintah tentu sudah memikirkan hal itu. Namun, pemerintah tentu tidak bisa sendiri. Pemerintah memerlukan ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah. Apalagi, Muhammadiyah sudah lama berhasil menunjukkan karyanya bagi bangsa dan negara ini," jelas Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, misalnya, menjadi isu penting dan membutuhkan perhatian khusus. Apalagi, kasus-kasus terakhir yang belakangan ini terjadi membuka mata hati semua pihak betapa dalam bidang ini kita masih sangat lemah.

Program-program pemberdayaan dan perlindungan anak harus betul-betul menyentuh dan berdampak luas. Dengan begitu, masa depan bangsa ini menjadi semakin cerah dan menjanjikan.

"Contoh kecil saja. Tayangan program-program di TV-TV kita masih banyak yang belum ramah anak. Kalau dipersentasi, tayangan program bagi orang dewasa masih lebih dominan. Anak-anak yang mestinya difasilitasi untuk bermain dan belajar seakan terlupakan," imbuhnya.

Begitu juga perlindungan TKI dan TKW. Para pahlawan devisa itu sering sekali menemukan masalah di luar negeri. Selain berhadapan dengan masalah hukum, tidak jarang mereka tidak memiliki dokumen kerja sebagaimana semestinya. Dan anehnya, banyak pihak yang kurang begitu memperhatikan.

Belum lagi, di negara-negara yang TKI nya banyak, pernikahan antara sesama mereka sering tidak dicatatkan. Padahal, sebagai warga negara mereka memiliki hak-hak sipil yang harus dipenuhi.

Akibatnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat itu juga bermasalah. Setidaknya, mereka tidak diakui sebagai warga negara karena tidak bisa dibuatkan akta kelahirannya. Anak-anak ini suatu waktu bisa menjadi kelompok stateless (yang tidak memiliki kewarganegaraan).

"Dalam sidang komisi-komisi nanti, Muhammadiyah bisa saja merekomendasikan agar pemerintah membuka atase agama di negara-negara yang jumlah TKI-nya besar. Rekomendasi seperti itu tentu diperhatikan oleh pemerintah," demikian Saleh Partaonan Daulay ini. [zul]