Puaskah publik atas kinerja pemerintah? Sejumlah lembaga survei sudah memberikan rekaÂmannya. Salah satunya dilakuÂkan oleh Pollster KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Opini Publik Indonesia) yang dipimpin pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Seperti apa peta kepuasan publik ke pemerintah? Berikut wawanÂcara dengan Hendri Satrio, kemarin.
Bagaimana tren kepuasan public terhadap pemerintahan Jokowi-JK?Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK walaupun peningkatannya tidak banyak tapi menunjukkan tren peningkatan. Total 3 kali Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiÂKOPI) melakukan survei tatap muka. Pada akhir April 2015 responden yang menyatakan puas ada 31,3%, survei akhir Mei 2015 yang menyatakan puas menjadi 32,4% dan akhir Juni kepuasan kembali meningkat menjadi 36,8%.
Apa yang menyebabkan tingkat kepuasan naik walauÂpun tidak banyak?
Saya rasa kepercayaan diri Jokowi sebagai Presiden meÂmegang peranan penting. Rasa percaya diri Jokowi sebagai Presiden yang mengatur negara di beberapa kebijakan mulai terlihat. Saat menegur para menteri dalam kasus dwelling time atau saat penunjukann kepala BIN merupakan contoh yang paling diingat publik. Pada dua kasus ini Jokowi sangat percaya diri.
Selain itu ada beberapa menÂteri yang sudah menunjukkan kinerja baik dengan berbagai terobosan kebijakan seperti di bidang penerimaan negara, periÂkanan dan infrastruktur.
Tapi tingkat kepuasan masih di bawah 50%, bagaimana menurut anda?Ekspektasi masyarakat terhÂadap pemerintahan Jokowi-JK sangat tinggi. Rakyat sangat mengharapkan pemerintahan ini bisa membawa perubahan yang cepat karena percaya dengan janji optimis Jokowi-JK saat kampanye namun ternyata hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Apakah Presiden perlu melakukan reshuffle kabinet?Wacana ini memang jadi bahan diskusi elit hingga warung kopi. Memang ini hak presiden, tetapi bila terus didiamkan tanpa kejelaÂsan bisa menjadi kontraproduktif. Saat ini tren kepuasan memang sedang naik, tapi menurut saÂya seharusnya tingkat kepuaÂsan lebih tinggi dari saat ini. Disamping itu, ternyata, apapun hasil kinerja kabinet, nampaknya publik akan meletakkan beban kegagalan dan prestasi pada pundak Presiden bukan Menteri atau jajaran lainnya.
Contohnya dari hasil survei saat responden ditanya siapa yang paling bertanggung jawab pada penyerapan anggaran hasilÂnya menjawab Presiden (40,4%) baru setelah itu menteri-menteri terkait (31,6%). Atau saat diÂtanya siapa yang paling berÂtanggung jawab pada fluktuasi rupiah, hasilnya hampir sama, Presiden (36,4%) dan Gubernur BI (23,6%). Jawaban lainnya untuk kedua pertanyaan itu beÂragam, ada yang menjawab para Menko, Bappenas dan lainnya. Padahal bila kita cermati lagi penyerapan anggaran adalah tanggungjawab setiap kementeÂrian sementara Bank Indonesia yang bertanggung jawab kepada fluktuasi rupiah.
Bila menyikapi hal di atas wajar bila Presiden ingin memiÂliki tim terbaik, karena ternyata apapun hasilnya semua beban ada dipundak Presiden.
Siapa saja Menteri yang perlu direshuffle?Ini haknya presiden untuk mengevaluasi kinerja para menteri. Namun ada beberapa menteri yang menurut responden harus meningkatkan kinerja mereka agar bisa maksimal membantu kerja Presiden. Mereka adalah 4 Menteri Koordinator, Menkominfo, MenPan, Menkumham, MenTan, MenDag, MenBUMN, MenUKM, MenBappenas, MenDesa, MenHub, MenESDM dan MenPar.
Namun bila jadi ada peromÂbakan presiden harus bijaksana, sehingga hasilnya positif dan maksimal.
Bila jadi Reshuffle, Menteri Seperti Apa yang Dibutuhkan Jokowi?Wacana ini sudah sering dibaÂhas, termasuk keinginan publik agar Presiden menambah menteri dari kalangan non-parpol dan dari kubu KMP. Walau sangat ideal tapi menurut saya Presiden perlu menteri yang loyal pada Presiden serta berani memberikan masuÂkan kritis kepada presiden. Jadi bukan tipe ABSatau Yes Man. Selanjutnya, menteri harus cerdas mewujudkan visi-misi Presiden, konsiten bekerja pro-rakyat dan petarung dalam mewujudkan janÂji kampanye Jokowi-JK. ***
Usia Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla hampir 10 bulan. Banyak yang sudah dilakukan pemerintah, banyak juga tentunya pekerjaan rumah yang harus dituntaskan peÂmerintah. 
BERITA TERKAIT: