Pasalnya, hal tersebut dinilai masyarakat merupakan pembodohan publik dilakukan oleh pemerintah, karena tak berani menerima tantangan Kwik dalam menghitung harga premium. (Baca:
Pemerintah Emoh Ladeni Tantangan Kwik Kian Gie)
Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, masyarakat geram jika apa yang dinyatakan Kwik mengenai hitungan harga premium benar. Dan untuk menjawab keresahan masyarakat, sebaiknya DPR sebagaimana fungsinya menjemput bola mengundang Kwik, untuk menjelaskan perhitungan harga premium di DPR.
"DPR harus bertindak reaktif. Pasalnya, dengan mengungkap harga premium yang sebenarnya, sama halnya dengan DPR mengungkap jaringan korupsi mafia migas, karena pemerintah selalu menyatakan rugi jika BBM diturunkan walaupun minyak dunia turun, hal itu menjelaskan jika memang ada kerugian negara yang perlu diungkap," tegas Panji dalam keterangannya, Selasa (28/7).
Jelas dia, pemerintah sebaiknya tidak memandang sebelah mata hal tersebut dengan melakukan klarifikasi hitungan harga premium ke publik.
"Rakyat saat ini marah dan mengingatkan pemerintah, ini tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak negatif dan jangan salahkan rakyat jika kemarahannya memuncak lalu memicu aksi besar-besaran," tukas Panji.
[rus]
BERITA TERKAIT: