Waketum Gerindra: Janji BPK Ungkap Mafia Cuma Omong Kosong

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Kamis, 02 Juli 2015, 07:54 WIB
Waketum Gerindra: Janji BPK Ungkap Mafia Cuma Omong Kosong
FX. Arief Poyuono/net
rmol news logo . Dana alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sejak era SBY diduga banyak dinikmati oleh mafia infrastruktur dengan modus operandi perbaikan dan perawatan infrastruktur sepanjang tahun, dan sudah triliunan rupiah dana alokasi BBM yang dialokasikan ke pembangunan, perawatan infrastruktur seperti infrastruktur jalan Pantura, waduk dan irigasi persawahan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, FX. Arief Poyuono dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (2/7).

Sementara kata Arief, janji Badan Pengawas Keuangan (BPK) akan mengawasi dan mengungkap adanya mafia Infrastruktur yang telah banyak melakukan peyelewengan dana alokasi BBM yang digunakan untuk pembangunan Infrastruktur hanya omong kosong saja. Karena sampai hari ini belum ada hasil audit BPK yang menyatakan adanya kebocoran dana pembangunan infrastruktur. Hal itu bisa dibuktikan bahwa belum ada satupun pejabat penguna anggaran infrastruktur yang dimajukan ke meja hijau akibat audit BPK.

Hal lain tentang omong kosong hasil audit BPK juga bisa dibuktikan bahwa BPK tidak mampu mengungkap mafia impor migas dipetral yang secara kasat mata telah merugikan negara miliaran dalar AS,

"Jadi kredibilitas BPK dalam hal mengungkap mafia infrastruktur yang banyak meyelewengkan dana alokasi BBM dan mafia migas perlu dipertanyakan. Karena itu perlu kita sangsikan juga kemampuan para pimpinan BPK saat ini," ungkap Arief.

Malah malah dia menduga, jangan-jangan bukan mafia infrastruktur dan mafia migas yang paling banyak merugikan negara, justru mafia audit di BPK yang telah merugikan negara Karena kredibilitas auditnya BPK yang kurang bermutu.

Apalagi BPK dalam mengaudit BUMN bukan tidak mungkin ada kongkalikong antara auditor BPK dengan petinggi BUMN.

"Karena itu KPK perlu melakukan investigasi juga terhadap auditor auditor di BPK dan petinggi BPK," demikian Arief. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA