"Kalau isi pidato ada bagian yang salah, presiden yang disuruh tanggung jawab. Lalu kalau isinya bagus, stafnya minta pujiannya dibayar tunai," sindir anggota Komisi XI dari Fraksi Folkar, M.Misbakhun, beberapa saat lalu (Rabu, 29/4).
Diketahui, Seskab Andi Widjajanto secara tiba-tiba menyebutkan bahwa dirinya dan tim di Istana yang menyiapkan pidato presiden di KAA. Pidato itu memang mendapatkan pujian dari berbagai pihak.
Menurut Misbakhun, polemik soal utang RI ke IMF yang dimunculkan SBY sebenarnya muncul akibat kekurangpahaman dalam membaca data soal instrumen special drawing right (SDR) yang menjadi standar acuan oleh IMF. Karena pejabat di sekitar Presiden Jokowi tidak mengerti dan paham soal hal tersebut, sehingga komitmen SDR dianggap sebagai utang.
Untungnya, lanjut dia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sebagai yang bertanggung jawab soal hubungan dengan lembaga seperti IMF, sudah meluruskannya dengan baik.
"Penjelasan Menteri Keuangan bagi saya sudah cukup sebagai bahan informasi kepada publik tentang posisi Indonesia terhadap IMF terkait apa yang disebut sebagai utang tersebut," jelas Misbakhun.
Dengan adanya penjelasan dari Menteri Keuangan terkait hal tersebut, bagi Misbakhun, polemik yang dimunculkan SBY itu sudah diberikan jawaban dan penjelasan yang tuntas.
"Sudah cukup bagus dan memadai apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tidak perlu lagi presiden harus menjelaskan kembali soal tersebut. Secara teknis penjelasan Menteri Keuangan sudah cukup memadai untuk mewakili pemerintah secara keseluruhan," tambahnya.
Sebelumnya, mengklarifikasi polemik soal utang RI ke IMF, yang disebut SBY sudah lunas sejak 2006, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa RI memang sudah tidak memiliki utang ke IMF.
Menurut Bambang kalau pun ada utang ke IMF, itu adalah dari Bank Indonesia yang besarnya 2,9 dolar AS miliar pada November 2014. Namun itu bukan utang yang harus dibayar, melainkan dalam rangka pengelolaan devisa. Utang pemerintah Indonesia saat ini hanya ke World Bank dan Asian Development Bank.
2,9 miliar itu adalah SDR yang memang ada di dalam buku laporan BI Statistik Utang Luar Negeri (SULNI). Namun itu sebenarnya adalah aset IMF di BI. SDR adalah aktiva moneter yang dipegang oleh negara anggota IMF sebagai bagian dari cadangan internasional. Indonesia masih tercatat sebagai anggota IMF.
[ysa]
. Pejabat di sekitar Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab atas kesalahan data soal utang Indonesia ke International Monetery Fund (IMF) yang sempat terlontar oleh Presiden ketika ajang Konferensi Asia Afrika (KAA) lalu. 
BERITA TERKAIT: