Kapusjianmar Seskoal:

Diplomasi Pancasila Alat Bernavigasi Indonesia di Tengah Badai Geopolitik

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/adityo-nugroho-1'>ADITYO NUGROHO</a>
LAPORAN: ADITYO NUGROHO
  • Rabu, 29 April 2026, 02:59 WIB
Diplomasi Pancasila Alat Bernavigasi Indonesia di Tengah Badai Geopolitik
Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Pusjianmar) Seskoal, Laksma TNI Salim di Mako Koarmada RI, Jakarta, Selasa, 28 April 2026. (Foto: Dispen Koarmada)
rmol news logo Konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran membuat banyak negara di dunia, termasuk Indonesia terkena dampak dari perang tersebut.

Atas dasar itu, saatnya Indonesia menunjukkan taring diplomasinya dalam menjaga perdamaian dunia dengan memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif.  

“Diplomasi Bebas Aktif Indonesia lahir dari fondasi ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila memberikan arah moral, sementara UUD 1945 memberikan legitimasi konstitusional untuk kebijakan luar negeri yang merdeka dan aktif. Kombinasi keduanya menegaskan peran Indonesia di kancah global tanpa subordinasi terhadap kekuatan asing,” kata Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Pusjianmar) Seskoal, Laksma TNI Salim dalam FGD di Mako Koarmada RI, Jakarta, Selasa, 28 April 2026.

Lanjut dia, langkah politik luar negeri bebas aktif Indonesia kerap mendapatkan permasalahan dalam praktiknya. Hak itu terjadi karena adanya tekanan struktural yang menyangkut aspek energi dan ekonomi.

Maka dari itu, Salim menekankan perlunya paradigma baru dalam diplomasi Indonesia yang lebih proaktif untuk menjaga keseimbangan serta terintegrasi secara smart power.

“Kita perlu paradigma diplomasi Pancasila, navigasi bebas aktif di tengah badai. Indonesia harus menjadi pemimpin bagi negara-negara yang terdampak untuk menekan pemulihan jalur logistik dan navigasi di Selat Hormuz,” jelasnya.

Jebolan AAL 1995 ini juga menekankan bahwa Indonesia harus memiliki keberanian untuk menolak subordinasi terhadap agenda global negara besar.

“Intinya adalah jadilah Indonesia memanfaatkan posisi sebagai middle power untuk menjadi penyeimbang dan fasilitator de-eskalasi konflik,” imbuhnya.

Lanjut Salim, diplomasi Pancasila butuh kebijakan luar negeri yang konsisten dalam berbagai forum internasional yakni perjuangan menghapus penjajahan di atas dunia sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

“Perang modern bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa paling tahan, paling pintar bermain narasi dan paling kuat posisi diplomatiknya. Jangan menjadi Amerika, jangan menjadi Iran dan jangan menjadi China, jadilah Indonesia,” tandasnya. rmol news logo article      


Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA