Program ansuransi jiwa ini sudah disepakati Gubenur Rustam Effendi dengan pihak ansurasi swasta ternama Indonesia yang diduga tanpa melalui lelang pada tahun 2014 lalu.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, seperti dilansir
Rakyat Merdeka Online Sumsel, dalam nota kesepahaman antara kedua belah pihak tersebut, diduga ada indikasi intervensi untuk mengambil keuntungan dari kerjasama itu.
Namun, meski resah, para para abdi negara itu takut berbicara sehingga banyak di antara mereka enggan untuk diwawancarai.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengaku baru tahu adanya kerjasama tersebut karena selama ini dewan tidak diberitahu.
"Mungkin, ini belum tersosialiasi dengan baik. Karena ini kebijakan internal eksekutif, bagi PNS yang tidak ikut asuransi, bisa sampaikan baik-baik dengan Sekda," kata Didit.
Wakil Ketua DPRD Babel Deddy Yulianto ketika dikonfirmasi tegas mengeluhkan kebijakan tersebut. Karena pembahasan yang digembar-gemborkan Sekda Babel Syahrudin beberapa waktu lalu, masih menunggu persetujuan DPRD Babel, ternyata sudah disepakati pada tahun 2014 lalu.
"Seharusnya itu dilakukan lelang. Kita berharap, jangan ada kesepakatan dilakukan sepihak. Seharusnya pihak asuransi diundang untuk presentasi, bukan langsung main tunjuk," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Rustam Effendi beberapa waktu lalu membantah telah menjalankan program kerjasama dengan pihak asuransi tersebut.
Bahkan saat ini Pemprov melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut meski ada tanda tangan Gubernur Rustam Effendi berstempel Pemprov Babel serta tanda tangan agen asuransi.
[zul]
Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) resah dengan kebijakan Gubernur Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi. Pasalnya, mereka dipaksa untuk ikut asuransi jiwa padahal para pegawai tersebut telah memiliki jaminan asuransi berupa BPJS Kesehatan dan Taspen. 
BERITA TERKAIT: