Dengan Menerbitkan Perppu Sama Saja Jokowi Biarkan Kriminalisasi pada KPK

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>

Kamis, 19 Februari 2015, 03:49 WIB

Dengan Menerbitkan Perppu Sama Saja Jokowi Biarkan Kriminalisasi pada KPK

ilustrasi/net

. Langkah Presiden Joko Widodo membatalkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tidak cukup dan tidak menyelesaikan masalah.

"Apabila sekadar membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, bukankah hal tersebut bisa diambil jauh-jauh hari sebelum kekisruhan ini semakin meluas?" kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, beberapa saat lalu (Kamis, 19/2).

Menurut Miko, Presiden Joko Widodo seharusnya bisa bersikap tegas untuk menghentikan semua tindakan kriminalisasi terhadap KPK. Sikap Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK adalah langkah yang justru melegitimasi dan membiarkan tindakan kriminalisasi terhadap KPK.

"Dengan menerbitkan Perppu, Presiden Joko Widodo sama saja menyatakan bahwa rangkaian penetapan tersangka terhadap Komisioner dan penyidik KPK adalah penegakan hukum biasa, bukan tindakan kriminalisasi yang sistematis," demikian Miko. [ysa]