Tantowi Yahya: Masyarakat Kecewa Jokowi Tidak Tegas Selesaikan Konflik

"Rakyat kecewa dengan pemimpin yang lamban dalam me­nyelesaikan masalah, termasuk masalah KPK-Polri," kata Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Tantowi Yahya, di Jakarta, Senin (2/2).

Dengan kejadian ini, Tantowi teringat pada kepemimpinan SBYyang sering sangat hati-hati dan takut melanggar undang-undang dalam memutuskan sesuatu.

"Sejarah berulang kembali, ki­ta memiliki lagi Presiden peragu. Presiden tidak tegas dalam me­nyelesaikan permasalahan KPK-Polri. Jokowi takut dengan orang-orang yang menjadikan­nya presiden," tudingnya.

Inilah wawancara lengkap dengan Tantowi Yahya:

Kenapa Anda bilang sejarah berulang kembali?
Pada saat zaman SBY, Ketua Umum Partai Demokrat itu san­gat hati-hati dan terkesan takut melanggar undang-undang untuk memutuskan sesuatu. Presiden Jokowi juga menjadi seorang yang peragu meski mendapat dukungan publik yang sangat tinggi.

Masyarakat tentu kecewa den­gan Jokowi yang terkesan tidak tegas dalam menyelesaikan per­masalahan KPK-Polri. Harapan masyarakat pada Jokowi tentu akan menurun.

Bukankah pemerintahan Jokowi ada prestasinya? Kenapa Anda bilang menurun?
Ya, saya melihat ada dua ca­paian besar. Pertama, mengenai pelanggaran kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah kita. Itu menurut kami pemerin­tah sudah tegas. Dan itu sudah memberikan efek gertak yang cukup lumayan.

Kedua, penegakan hukuman terhadap para pengedar narkoba dengan mengeksekusi huku­man mati. Pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan taringnya. Ini memberikan efek getar bagi siapa saja yang coba-coba mengedarkan narkoba ke wilyah Indonesia. Dalam perspektif itu, kita bersyu­kur pemerintah sudah melakukan tugas sebaik-baiknya.

Kalau di sektor pemberan­tasan korupsi?
Sebenarnya komitmen dari pemerintahan Jokowi terkait pemberantasan korupsi itu kan sudah terlihat bagus. Tapi saat penetapan Budi Gunawan se­bagai calon Kapolri, ini sedikit mengganggu komitmen dari pemerintah dalam pemberan­tasan korupsi. Walaupun itu hak prerogatif Presiden, tapi teori-teori mengatakan, bagaimana bisa polisi itu atau aparat hukum itu membersihkan apalagi sapu­nya sendiri kotor. Ini menjadi catatan di balik komitmen besar pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah?
Masih banyak hal lain yang patut menjadi perhatian pemer­intah. Misalnya konflik partai. Itu juga harus diselesaikan. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa itu urusan internal partai politik. Tapi rasanya pemerin­tah juga harus ikut serta dalam penyelesaian masalah internal partai politik itu.

Soal lain, bagaimana perso­alan hukum Partai Golkar?
Kita bersyukur para hakim tetap memerhatikan data-data, kesaksian-kesaksian daripada hal-hal yang berbau politik.

Dengan demikian kami san­gat optimis dalam menyong­song langkah ke depan. Apapun hasil putusan dari pengadilan, itu hanya sekadar upaya kami dalam mendapatkan kepastian hukum.

Tapi tetap kami utamakan proses islah. Artinya, tidak boleh terjadi perpecahan pasca putusan dari pengadilan.

Apa kubu Ical akan merang­kul kubu Agung Laksono?
Kader partai yang selama ini terbelah antara ikut Munas Bali dan Munas Ancol setelah putusan pengadilan ini harus bersama-sama. Dengan demikian, partai ini menjadi besar. Kemudian meme­nangkan agenda-agenda politik ke depan. Mulai dari pilkada, pileg dan pilpres. ***