"Selain itu, Presiden Joko Widodo harus menegakkan asas praduga tak bersalah kepada siapapun termasuk Budi Gunawan sebab sangkaan KPK belum sampai dakwaan ataupun dakwaan tetap. Dan biarlah
fit and proper test DPR yang kemudian menentukan layak atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata pengajar politik dan kebijakan politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,‎ Leo Agustino, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 14/1).
Menurut Leo, Presiden Joko Widodo bisa mengambil dua langkah. Pertama, menunggu keputusan DPR terkait dengan usulannya atau kedua, mendiskusikan hal ini dengan KPK dan PPATK. Hal ini, perlu untuk mengekalkan harapan rakyat atas Presiden Jokowi yang hendak menegakkan hukum serta membangun pemerintahannya secara non-transaksional.
"Dan sikap inilah yang dinantikan oleh rakyat atas kepemimpinan Jokowi saat ini," ujarnya.
Di samping itu, lanjutnya, DPR pun harus memainkan peran sentral juga. Mereka perlu meninjau kembali jejak rekam Komjen Budi Gunawan. Bila perlu, DPR melakukan audiensi dengan KPK dan PPATK untuk membuktikan kebenaran data yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut.
Setelah mendapatkan informasi dan keterangan lengkap, barulah DPR mengambil sikap. Menurut Leo, mekanisme
checks and balances inilah yang hendak dibangun di Indonesia.
"Tujuannya agar lembaga kepresidenan tidak memiliki kekuasaan tidak terkontrol seperti masa Orde Baru. Karena itulah, DPR harus bersikap netral dan menjunjung nilai-nilai kenegarawanan agar polemik ini tidak berlarut-larut," tukasnya.
Langkah-langkah seperti itu menurut Leo penting. Sebab, meski KPK telah melakukan pelbagai cara, termasuk bekerjasama dengan PPATK, untuk mengetahui jejak rekam Pak Budi Gunawan. Namun, data yang mereka peroleh belum disandingkan dengan data internal Polri yang juga telah melakukan penyelidikan atas rekening gendut Budi Gunawan, dimana menurut laporan internal Polri, tidak ada kejanggalan atas rekening Budi Gunawan.
"Seharusnya, data yang ada inilah yang kemudian dianalisis juga oleh KPK untuk menghindari dugaan miring beberapa pihak," demikian Leo.
[ysa]
. Lembaga Kepresidenan harus bersikap tegas dalam menyikapi penetapan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lebih-lebih KPK terlihat bermain politik dan tidak memainkan perannya sebagai lembaga penegak hukum. 
BERITA TERKAIT: