Tedjo Edy Purdijatno: Nama-nama Calon Kapolri & Kepala BIN Sudah Ada di Kantong Presiden Jokowi

‘’Masa tugas Sutarman masih panjang, sehingga belum ada perintah pergantian Kapolri,’’ ujar Tedjo Edy Purdijatno kepada Rakyat Merdeka di Gedung Joang, Jakarta, Senin (5/1) malam.

Meski begitu, lanjut Tedjo, nama-nama calon Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sudah berada di tangan Presiden Jokowi.

‘’Saya  belum mengetahui perkembangan terakhir soal seleksi Kapolri dan Kepala BIN. Terserah Presiden saja. Tapi nama-nama calon sudah banyak yang masuk dan menjadi bahan pertimbangan Presiden.  Tunggu saja ya keputusan Presiden, saya belum tahu juga kapan waktunya bakal diumumkan,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:
 
Kabar pergantian itu begitu kencang, ini bagaimana?
Saya belum menerima perintah pergantian Kepala Kepolisian yang kini dijabat Jenderal Sutarman oleh Presiden Jokowi. Lagian kan tugas Sutarman masih panjang hingga masa baktinya berakhir pada Oktober mendatang. Nggak ada pembahasan pergantian dipercepat, masih panjang tugas  Sutarman kok, sehingga belum ada perintah pergantian.
 
Bukankah ada kemungkinan pergantiannya dipercepat?
Terbuka kemungkinan jika Presiden ingin mempercepat pergantian Kapolri. Pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Itu tergantung pimpinan ya. Kalau Pak Presiden menghendaki segera, itu bisa. Tapi sampai pensiun juga bisa. Terserah beliau saja.

Bagaimana mengenai pergantian Kepala BIN?
Saya belum mengetahui perkembangan terakhir soal pergantian Kepala BIN. Masih panjang, tidak ada pembicaraan itu.
 
Senin  (5/1), Hendropriyono datang ke Istana Negara untuk menghadap Presiden Jokowi,  apa artinya itu?
Tidak benar bila kedatangan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono ke Istana Negara untuk membahas calon Kepala BIN. Saya sudah bilang, tergantung Presiden maunya kapan. Kepala BIN dan Kapolri kan masih ada. Sampai saat ini, Presiden Jokowi masih menggunakan jasa Kapolri dan Kepala BIN dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yakni Jenderal Sutarman dan Marciano Norman.
 
O ya, Kedubes Amerika Serikat mengeluarkan security message bagi warganya yang akan berkunjung ke Surabaya, ini bagaimana?
Amerika Serikat (AS) keluarkan travel warning karena dinilai ada ancaman serius di Indonesia. Tapi ini lebih supaya agar Indonesia meningkatkan kewaspadaannya saja.  Agar situasi lebih aman kita selalu sigap dan selalu berikan data-data yang berafiliasi dengan ISIS. Contohnya di Malaysia ada WNI tertangkap tapi bebas. Walau demikian, saya kembali menegaskan  tidak ada ancaman serius yang terjadi di Surabaya. Pemerintah bisa menjamin itu.
 
Bagaimana dengan wilayah lain?
Tidak ada ancaman serius dalam negeri. Saat Natalan dan Tahun Baru aman. Semua bisa pemerintah garansi. Kita anggap itu bukan ancaman besar, kita hanya perlu waspadai dan tingkatkan kewaspadaan sehingga tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Saya pastikan kondisi di Surabaya tetap kondusif pasca keluarnya security message tersebut. Travel warning AS itu haknya pihak AS. Tapi patut kita waspadai agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan.
 
Memang kenapa kok AS mengeluarkan travel warning?
Dari pihak AS melihat bahwa banyak kelompok yang bergabung ISIS berangkat dari Surabaya.
 
Anda berikan garansi aman?
Insya Allah asal kita benar-benar berikan informasi.
 
Bagaimana dengan persoalan PPP, apa pemerintah nggak takut dituduh intervensi karena kasusnya masih di pengadilan?
Di pengadilan saya rasa sudah sah yang dimenangkan. Saya tidak dalam posisi intervensi. Tetapi keputusan hukum ini akan melihat mana yang sah menurut hukum. ***