Disayangkan, Jokowi Lebih Pilih ke NTT Dibanding Hadiri Acara HKSN

Hal itu disayangkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak. "Sayang sekali sampai Presiden tidak menghadirinya," jelas Deding kepada kantor Berita Politik RMOL pagi ini.

Acara HKSN lebih tepat untuk dihadiri Jokowi. Apalagi, saat ini Indonesia masih kerap didera musibah, yang terbaru adalah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Sebagai pemerintahan baru, menurutnya, Presiden Jokowi sangat pantas hadir dan menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui acara tersebut tentang bagaimana menumbuhkan kesetiakawanan sosial, semangat kebangsaan, jiwa gotong royong dan solidaritas sosial.

Selain karena saat Indonesia kerap ditimpa bencana, juga karena membangun bangsa ini juga tidak bisa sendiri.

"Sebagai Kepala Negara, sangat tepat menyampaikan pesan bagaimana menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial, menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang harus direvitalisasi. Karena bangsa ini tak bisa dikerjakan sendiri. Kita harus sama-sama," ungkapnya.

Apalagi, dia menambahkan, HKSN merupakan acara nasional. "Mestinya acara nasional yang lebih diutamakan," jelasnya.

Deding Ishak semakin kecewa karena informasi yang beredar yang akan menggantikan Presiden membuka acara HKSN adalah menteri, bukan Wakil Presiden.

Meski begitu, dia mengakui, memang akhirnya terpulang kepada Presiden agenda mana yang akan dihadiri. Dia yakin, Jokowi telah menerima banyak masukan sehingga lebih memilih ke NTT.

Presiden Jokowi ke NTT untuk menghadiri peringatan hari ulang tahun provinsi tersebut. Selain itu, Presiden akan menyaksikan penandatangan kerjasama Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur NTT dalam bidang peternakan; meletakkan batu pertama pembangunan Bendungan Raknamo; dan meresmikan Rumah Sakit Siloam milik Lippo Grup.

Pada 29 April lalu, Jokowi sendiri pernah berkunjung ke NTT sebagai Gubernur DKI Jakarta, meskipun memang saat itu ia sudah ditetapkan sebagai Capres PDIP. Jokowi menyambangi provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste tersebut untuk menandatangani MoU dengan Pemerintah NTT pengembangan peternakan dalam rangka mengurangi impor daging dari luar negeri. [zul]