Amir Syamsuddin: Tak Semua Anggota KMP Mengingkari Perppu Pilkada Langsung

”Saya yakin, tak semua ang­gota KMP mengingkari ko­mit­men dukungan terhadap Perppu Pil­kada secara langsung,’’ ujar Amir Syamsuddin kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via te­le­pon, kemarin.

Seperti diketahui,  Partai Gol­kar dalam  Munas di Bali me­nolak Peraturan Pemerintah Peng­­ganti Undang-Undang (Per­ppu) Nomor 1 Tahun 2014 ten­tang Pilkada yang dilak­sa­nakan secara langsung.

Sikap Golkar ini tentu mem­buat Partai Demokrat merasa he­ran. Sebab, sudah ada perjanjian hitam di atas putih soal dukungan KMP terhadap perppu yang  diter­bitkan SBY di akhir masa pe­me­­rintahannya tersebut.

SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat membeberkan ada perjanjian dengan KMP yang kronologisnya disampaikan se­cara rinci dalam akun twitter-nya @SBYudhoyono pada Senin (6/10/2014).

SBY mengaku pada Kamis (2/10/2014) malam  bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Na­sional Hatta Rajasa. Dalam per­te­muan itu disampaikan pesan dari pim­pinan partai KMP yang meng­inginkan Demokrat ber­ga­bung.

Meski Demokrat bukan ba­gian KMP, mereka ingin keb­er­sa­maan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia ber­sama-sama di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan,” ungkap SBY.

Amir Syamsuddin selan­jut­nya me­ngungkapkan rasa ke­cewa sa­ma KMP yang meng­ingkari per­­janjian untuk men­dukung Perppu Pilkada secara langsung.

”Kami tentu kecewa karena KMP mengingkari komitmen men­dukung Perppu Pilkada sec­ara langsung,’’ papar bekas Men­kumham itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa tidak ditagih saja ko­mitmen KMP agar men­du­kung Perppu Pilkada secara lang­sung yang sebentar lagi akan dibahas di DPR?
Kami serahkan saja kepada rak­yat untuk menilai tidak komit­mennya KMP terhadap Perppu Pil­kada secara langsung. Pa­da­hal, sudah ada perjanjian hitam di atas putih.

KMP merasa tidak ada per­janjian seperti itu, ini bagai­mana?
Saya turut menyaksikan pe­nan­datanganan kesepakatan po­litik untuk mendukung Perppu Pil­­kada. Tapi kalau sekarang ti­dak komitmen lagi, silakan rak­yat yang menilai dan meng­adili­nya.

Yang jelas, ada pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah ditandatangani. Padahal, nota ke­sepakatan itu telah mengikat pi­hak-pihak yang sepakat dengan butir-butir perjanjian itu.

Kalau begitu, apa Demokrat mau keluar dari KMP?
Partai Demokrat tidak pernah menjadi bagian KMP. Pak SBY kan sudah jelas menyebutkan bahwa  Partai Demokrat bukan ba­gian KMP. Kami sebagai pe­nyeimbang.

Apa Demokrat berjuang ke­ras menggolkan perppu tersebut?
Tentu, itu sudah pasti. Perppu itu kan dikeluarkan Pak SBY se­laku Presiden ketika itu. Pak SBY mengeluarkan Perppu Pilkada untuk membatalkan UU Pilkada yang telah disetujui DPR peridoe 2009-2014 lewat voting di rapat paripurna DPR.

Pak SBY mengeluarkan per­ppu itu setelah banyak penolakan dari rakyat terhadap UU Pilkada yang kewenangan memilih ke­pala daerah dikembalikan ke DPRD.

Ada penilaian, SBY sengaja keluarkan perppu agar men­dapat simpati rakyat karena se­belumnya dianggap men­du­kung pilkada lewat DPRD, ini bagaimana?
Dari awal Partai Demokrat men­dukung Pilkada secara lang­sung, tapi ada 10 perbaikan. Hanya saja dalam rapat paripurna itu, perbaikan tersebut tidak di­ako­modir, sehingga Demokrat walk out saat voting RUU Pil­kada.

Undang-Undang Pilkada tersebut mendapat reaksi keras dari publik yang tak mau hak me­reka untuk memilih kepala dae­rah dikembalikan ke DPRD.  Pe­nolakan masyarakat itulah se­ba­gai alasan Pak SBY me­nerbitkan Perppu Pilkada secara langsung.

Pak SBY melakukan itu agar rakyat memilih secara langsung pemimpin daerahnya. Ini bukan untuk mencari simpati. Tapi be­gitulah perjuangan Pak SBY dan Partai Demokrat.

Artinya Demokrat serius me­lakukan lobi-lobi di DPR untuk menggolkan Perppu Pilkada?
Ya. Itu sudah pasti. Fraksi De­mokrat di DPR tentu melakukan lobi-lobi dengan fraksi lain, khu­susnya yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Bagaimana dengan fraksi di KMP, apa tidak dilobi?
Itu juga dilobi. Sebab, saya yakin tidak semua anggota KMP mengingkari komitmen du­kung­an terhadap Perppu Pilkada se­ca­ra langsung.

Fraksi Demokrat akan terus ber­komunikasi dengan semua fraksi di DPR agar menge­de­pan­kan harapan masyarakat dalam me­milih kepala daerah. Itu kan ke­­inginan rakyat. Sedangkan ang­­gota DPR itu berupaya me­wu­judkan aspirasi rakyat.

Nanti rakyat akan melihat, frak­si mana  yang tidak mem­per­juang­kan kehendak rakyat dan frak­si mana yang komitmen mem­per­juangkan aspirasi rakyat. ***