Semakin Terbukti, Dinasti Politik Rentan terhadap Korupsi

"Dua itu seperti pinang dibelah dua, kami melihat korupsi dilakukan secara massif di setiap daerah yang memiliki kecenderungan politik dinasti," ujar Juru Bicara Konfederasi Organisasi Daerah Nusantara (KODE NUSA) Usep Mujani, Jumat (5/10).

Menurutnya, seharusnya dinasti politik benar-benar diatur sedemikian rupa agar penetrasi kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak melingkar dalam satu klan tertentu yang mengakibatkan tidak ada chek and blances dalam kekuasaan.

Diakuinya, Pasal 7 huruf q Perppu 1/2014 tentang syarat kepala daerah masih memungkinkan lahirnya dinasti politik meskipun sudah membatasi kekuasaan eksekutif. "Tapi sudah dianggap cukup membatasi dominasi politik di daerah," ungkapnya.

Selain itu, Kode Nusa juga mendesak Presiden Jokowi agar Polri lebih ditingkatkan perannya dalam memberantas korupsi. Karena berbeda dengan KPK, polri memiliki jaringan hingga di daerah-daerah.

"Polri memiliki kekuatan sumber daya yang cukup untuk memberantas korupsi di daerah, bukatikan pada masyarakat bahwa Polri siap perang dengan koruptor," tegas Usep

Ia juga mencatat ada tiga dinasti politik yang kekuasaannya berakhir karena berurusan dengan KPK. Pertama ada dinasti politik Banten yang dikuasai keluarga Ratu Atut Chosiyah, lalu dinasti politik Riau yang dikuasai Annas Maamun dan yang paling baru dinasti politik Bangkalan yang dikuasi Fuad Amin.

"Kami mahasiswa daerah dari Aceh sampai papua yang tergabung dalam kode nusa menyatakan perang dengan korupsi dan politik dinasti di daerah," pungkasnya.

Seperti diketahui, Fuad Amin mantan Bupati dan saat ini menjabat Ketua DPRD Bangkalan ditangkap di kediamannya Selasa (2/12) dini hari kemarin. KPK juga mengamankan tas berisi uang tunai lebih dari Rp 700 juta beserta sejumlah dokumen penting. Uang tunai tersebut diduga sebagai fee proyek penyaluran gas di Kabupaten Bangkalan. [zul]