Sidarto Danusubroto: Seleksi Calon Menteri, Sebaiknya Jokowi Ikuti Rekomendasi KPK

”KPK dan PPATK dilibatkan itu kan hanya melihat calon men­teri agar tidak terlibat kasus ko­rupsi, sehingga yang dipilih nanti orang bersih dan profesional,’’ kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Sidarto Da­nu­subroto, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik Presiden Jokowi yang me­libatkan Komisi Pem­be­ran­tasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam me­nyeleksi menteri.

“Nama yang ada tak perlu di­kirim-kirim ke KPK karena akan mempengaruhi urusan keta­ta­ne­ga­raan,” ujar Fadli Zon, di Ge­dung DPR/MPR, Jakarta,  Senin (20/10).

Sidarto Danusubroto selan­jut­nya mengatakan, wajar saja Pre­siden Jokowi menanyakan ke­pa­da  KPK dan PPATK  menge­nai calon menteri itu.

”Jika’itu tidak dilakukan, akan ada beban besar bagi Jokowi nan­tinya. Sebab, kalau sudah men­jadi menteri, ternyata orang itu ber­masalah, itu nanti jadi be­ban ke­pada Jokowi,”  papar bekas Ke­tua MPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa itu saja alasannya, se­hing­ga perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon menteri?
Ekspektasi rakyat kepada Pre­siden Jokowi sangat tinggi, se­hingga harus memilih orang-orang yang bersih dan merakyat da­lam kabinetnya. Jokowi harus mampu membangun kabinet yang bersih. Tidak terlibat ko­rup­si. Kalau semua menteri ber­sih, bisa langsung tancap gas be­kerja tanpa harus berurusan de­ngan KPK nantinya.

Anda menilai ini positif?
Ya. Saya nilai positif  itu. Se­bab, Jokowi  menyerahkan nama-na­ma calon menteri itu kepada KPK dan PPATK. Itu satu lang­kah yang postif dari Jokowi. Itu me­nunjukkan bahwa beliau ingin ka­binet yang dibangun ini dari orang-orang profesional dan ber­sih. Menurut saya itu satu itikad yang baik.

Apa saran Anda untuk Jo­kowi dalam menentukan ka­binet­nya?
Saran saya sebaiknya memang Jo­kowi mengikuti apa yang dire­ko­mendasikan KPK terkait de­ngan calon menterinya. Sebab, Jo­kowi sudah meminta KPK dan PPATK menelusuri jejak rekam para pembantunya. Bila dalam rekomendasi KPK dan PPATK itu ada nama-nama yang berma­sa­lah, sebaiknya itu tak dima­suk­kan dalam kabinet.

Apa Anda optimistis peme­rin­tahan Jokowi berhasil ke de­pan?
Ya. Saya melihat pemerintahan Jokowi-JK dengan cara pandang op­timistis bukan saja karena me­reka memberikan harapan baru. Se­bab,  tahu bagaimana ke­kua­sa­­an itu diperlakukan.

Apa harapan Anda?
Karena cara pandang yang saya gunakan adalah apresiatif-op­ti­mistik terhadap pemerintahan Jo­ko­wi-JK ke depan, tentu saja saya berharap tidak ada lagi dikotomi antara kekuasaan dan rakyat be­rupa abdi kekuasaan atau pelayan rakyat. Karena tujuan kekuasaan ne­gara adalah ditujukan sepe­nuh­nya unuk kepentingan setiap war­ga­nya.

Bagaimana prospek peme­rin­tahan Jokowi-JK ke depan de­ngan parlemen dikuasai KMP?
Politik itu dinamis ya. Petanya hari ini begitu, tapi ke depan saya op­timistis bahwa peta itu bisa ber­ubah dalam dua bulan ke depan.

Apa ada menteri dari PPP?
Semua serba mungkin ya. Itu mung­kin saja. Tapi kita tunggu saja.

Nama-nama calon menteri su­dah beredar, apakah nama da­ri PDI Perjuangan itu sudah akurat?
Saya kira nama-nama yang su­dah beredar itu benar. Tapi kita tunggu saja pengumumannya.

O ya, bagaiman tanggapan Anda mengenai pesta rakyat menyambut Jokowi-JK?
Kita saksikan ketika Jokowi-JK usai proses pelantikannya di MPR lalu bergerak menuju Istana Merdeka hadir di tengah-tengah lautan massa yang bersuka-cita. Fakta itu merepresentasikan bah­wa kekuasaan yang diemban ti­dak memiliki jarak dengan rakyat.

Apa itu terlihat di pidato­nya?
Ya.  Pidatonya di MPR dan Ista­­na mengindikasikan hal yang sa­ma. Ada spontanitas dan cen­de­rung menghindari formalitas yang kaku. ***