Partai yang dikomandoi SBY itu menolak upaya penjegalan pelantikan dan niatan merecoki pemerintahan yang sah dan mendapat mandat rakyat.
“Publik tidak perlu mengkhawatirÂkan isu pemakzulan atau penjeÂgalan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK,’’ kata Sekretaris Jenderal ParÂtai Demokrat, Edhie BaskoÂro Yudhoyono, kepada
Rakyat Merdeka melalui email, Jumat (10/10).
Seperti diketahui, jelang peÂlantikan Jokowi-JK sebagai preÂsiden dan wakil preiden beredar isu penjegalan pelantikan oleh Koalisi Merah Putih (KMP).
Edhie Baskoro Yudhoyono selanjutnya mengatakan, selain tak memberi kemaslahatan untuk bangsa, isu tersebut hanya memÂperlebar jurang pemisah antar kubu KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Berikut kutipan selengkapnya;
Apa pandangan Anda soal isu penjegalan pelantikan Jokowi-JK?Saya berharap, jangan ada rasa saling curiga di antara kita. MaÂsyarakat juga tak perlu khawatir dengan isu penjegalan atau pemakzulan yang saat ini beredar.
Saya menegaskan, tidak ada niatan dari kami, Partai DemoÂkrat, untuk menjegal pelantikan apalagi merecoki pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK.
Mereka sudah sah, mendapat mandat rakyat untuk memimpin. Jadi, berbagai isu atau wacana yang tak membawa manfaatnya untuk negeri tercinta ini mari kita hentikan.
Menurut pengamatan Anda, siapa yang menebar isu itu?Saya tidak mau menanggapi siapa pihak di balik ini, siapa yang menuding dan dituding. Saya berkeyakinan, semua pihak mencintai republik ini, khususnya para pimpinan MPR dan segenap anggota yang baru disumpah. Mereka pasti berpikir jernih dalam melihat masa depan bangsa.
Partai Demokrat mengambil posisi sebagai partai peÂnyeimbang, maksudnya bagaiÂmaÂna sih?Sudah sangat jelas dan terang, Demokrat tak terikat di KMP maupun KIH. Posisi Demokrat di parlemen, pemerintahan, termaÂsuk isu penjegalan pelantikan (Jokowi-JK) adalah penyeimÂbang yang obyektif.
Demokrat berdiri bersama rakÂyat untuk mewujudkan berbagai agenda pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika ada agenda penting untuk masyarakat diganggu atau diselewengkan, kami ada pada posisi terdepan untuk mengaÂwalnya.
Apa saja langkah yang akan dilakukan Demokrat?Tentunya, kami akan mengÂkritisi secara konstruktif dan meÂnentang kalau kebijakan pemeÂrintah ke depan tidak pro-rakyat. Sebaliknya, kami akan menduÂkung pemerintah secara penuh jika kebijakan atau programnya tepat dan pro rakyat.
Apa harapan Anda terhadap pemerintahan mendatang?Harapan kami, pemerintahan mendatang bisa menjaga stabiÂlitas politik, stabilitas ekonomi, pematangan demokrasi, peningÂkatan kesejahteraan dan citra Indonesia di dunia internasional, seperti yang telah diperjuangkan oleh Presiden SBY selama sepuÂluh tahun ini. ***
BERITA TERKAIT: