Heru Lelono: SBY Tak Ingin Kedaulatan Rakyat Ditarik Kembali...

Banyak kata-kata nyeleneh di­alamatkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat itu. Antara lain SBY disebut bermuka dua karena pernyataannya dan langkah yang diambil partainya berbeda.

Selain itu, SBY dinilai jago ber­sandiwara yang seolah-olah dirinya tidak mendukung pilkada lewat DPRD, tapi partainya di DPR bersikap walk out.  
Menanggapi hal itu, Staf Khu­sus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyara­kat, He­ru Lelono menilai, tudingan dan kecaman yang dialamatkan ke­pada Presiden SBY terkait ak­si walk out Fraksi Partai De­mo­krat salah alamat.

“Kalau SBY disalahkan, tidak fair. Beliau sudah mengins­truk­sikan kepada partainya untuk mem­perjuangkan pilkada lang­sung dengan 10 perbaikan. Proses yang terjadi di DPR di luar pe­ngatahuan Presiden, karena be­liau sedang me­laksanakan tugas di luar ne­geri,” ujar Heru Lelono kepada Rak­yat Mer­­deka, Selasa (30/9).

Menurutnya, dalam kapasitas sebagai Presiden maupun Ketua Umum Partai Demokrat, SBY konsisten mendukung pelaksa­naan Pilkada langsung dengan me­ngusulkan sejumlah per­baikan.

Berikut kutipan selengkapnya:
 
Apakah SBY benar-benar kecewa dengan hasil voting RUU Pilkada?
Sejak awal, pandangan SBY soal Pilkada langsung sudah sa­ngat jelas. Dalam sejumlah ke­sem­patan, beliau menyatakan, otonomi daerah dan kedaulatan rakyat jangan ditarik kembali. Jadi, kalau ada yang bilang, SBY pura-pura mendukung, saya pas­tikan itu pendapat yang salah.

Analogi sederhananya, jika SBY tidak setuju pemilihan lang­sung, ya sudah disuarakan sejak dulu. Dalam kapasitas sebagai Presiden dan elite partai, beliau sangat mampu untuk menyua­rakan hal itu. Buktinya, opsi itu tidak pernah beliau suarakan.
 
Tapi, banyak kalangan me­nilai kekecewaan SBY hanya sebatas pencitraan?
Biar saja. Saya tahu persis apa yang dirasakan SBY. Sejak dulu, beliau sudah mendukung itu (pilkada langsung).
 
Apakah aksi walk out ang­gota Fraksi Partai Demokrat atas komando SBY?
Pak SBY menginstruksikan kepada partainya untuk mendu­kung Pilkada langsung dengan memasukkan sejumlah agenda per­baikan. Arahan itu sangat jelas dan sudah lama disuarakan. Ma­sak arahan itu tidak bisa diter­jemahkan.

Saat sidang paripurna DPR berlangsung, Presiden SBY se­dang mewakili Indonesia men­jalankan tugas di luar negeri. Ka­re­na kegiatannya sangat padat, beliau tidak bisa terus-menerus memantau situasi di tanah air. Jadi, tidak mungkin SBY meng­instruksikan kepada partainya untuk melakukan aksi walk out.
 
Jika tidak ada instruksi, be­rarti aksi walk out Fraksi Par­tai Demokrat adalah sebuah pengkhianatan?
Saya nggak tahu apa yang ter­jadi di internal partai. Saya bu­kan kader dan pengurus De­mokrat. Dalam fraksi ada yang ber­beda, instruksi SBY nggak ja­lan, salah siapa. Apakah itu se­pe­nuhnya salah SBY. Memang partai lain nggak pernah begitu, apa nggak pernah berkhianat.

Saya berharap, kita melihat persolan ini denga jernih. Jangan hanya menyalahkan SBY. Toh, sejak lama kita sudah tahu kalau SBY nggak mau pemilihan kepa­la daerah dikembalikan kepada DPRD. Lalu, apa yang dikhia­nati SBY,  berkhianat di mana.
 
SBY menyatakan tidak akan mengesahkan atau menanda­ta­ngani Undang-undang Pilkada. Apakah pernyataan itu akan benar-benar direalisasikan?
Saya yakin, Pak SBY tak akan me­nandatangani Undang-Un­dang U Pilkada tu. Bah­kan, tidak ber­henti sampai di situ. Keingian be­liau menggugat un­dang-un­dang ini ke MK dan MA pasti akan direa­lisasikan. Ini se­buah masalah besar bagi beliau. ***