Mukhamad Misbakhun: Eksekutif Dan DPR Perlu Cairkan Konflik Politik Dengan Niat Tulus

Anggota Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun me­nya­takan, dirinya tak menutup mata terhadap sejumlah persoalan yang disisakan oleh periode se­be­lumnya. Menurutnya, berbagai ke­lemahan dan ketidakpercayaan publik terhadap kelembagaan DPR justru memicu para wakil rakyat untuk bekerja lebih baik.

“Kita akui ada kekurangan pe­riode sebelumnya. Tapi, kita juga perlu mengapresiasi apa yang su­dah mereka kerjakan. Ini bagian dari proses pendewasaan politik dan berdemokrasi yang harus kita ba­ngun bersama. Berbagai per­soalan yang ada, justru memicu kami untuk bekerja lebih baik,” ujar Misbakhun kepada Rakyat Merdeka di Gedung DPR, Ja­karta, kemarin.

Dijelaskannya, proses de­mok­ratisasi menjadikan kelembagaan DPR sebagai entitas per­bin­cang­an publik. Di balik sinisme (pub­lik) yang tidak kunjung usai, sam­bung dia, ada harapan besar juga di­alamatkan rakyat kepada Ang­gota DPR Periode 2014-2019.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa evaluasi Anda soal ki­nerja DPR Periode 2009-2014?
Berakhirnya masa tugas Ang­gota DPR periode 2009-2014 tak hanya mencatatkan berbagai hasil kerja. Proses demokratisasi me­nempatkan kinerja wakil rakyat dalam sebuah aquarium besar, se­hingga praktik politik bisa disak­sikan dengan kasat mata.

Tidak ada lagi celah yang bisa di­gu­nakan untuk me­nyem­bu­nyikan mak­sud politik. Alhasil, berbagai per­soalan kebangsaan dan ke­ne­garaan yang bisa dise­le­saikan de­ngan baik terhambat kon­flik politik.

Kondisi ini, bahkan turut me­nyandra pemerintahan SBY-Boediono. Mega skandal Bank Century membuat eksekutif ter­san­dra pasung legislatif. Ke de­pan, kebuntuan-kebuntuan ini harus bisa dikomunikasikan se­suai tuntunan konstitusi.

Lalu, upaya apa yang harus di­lakukan DPR baru?
Masa depan DPR, tidak bisa dipisahkan dari rangkaian cerita masa sebelumnya. Menurut saya, po­lemik politik yang me­em­pat­kan kelembagaan eksekutif dan legislatif secara berhadap-ha­dap­an harus segera diakhiri, tidak per­lu diwariskan. Ke depan, me­kanisme check and balances ha­rus dimaknai se­bagai usaha ber­­sama untuk me­ng­akselerasi ke­pen­tingan dan ke­hendak rak­yat.

Apakah kepercayaan publik bisa dikembalikan?
Kepercayaan rakyat akan lahir saat anggota dewan bekerja se­ca­r­a maksimal, sesuai keten­tuan per­aturan dan perundang-un­dang­an. Untuk itu, DPR men­da­tang harus mampu merespons ber­bagai permasalahan ke­bang­saan dan kenegaraan dengan pe­nguatan perundang-undangan. Upaya melahirkan undang-un­dang baru, maupun merevisi un­dang-undang yang lama yang tak lagi memenuhi aspirasi ma­sya­ra­kat mutlak dilakukan.

Menurut Anda, undang-un­dang apa saja yang perlu diper­baiki?
Secara pribadi, saya melihat ada beberapa undang-undang yang masih menyisakan persoal­an dan potensi kerentanan di ma­sa mendatag. Diantaranya, Un­dang-undang Bank Indonesia, Un­dang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Undang-undang Perbankan yang terkesan liberal dan tidak memberikan pembatasan bagi pihak asing da­lam perbankan nasional.

Selain itu, diperlukan revisi terhadap Un­dang-undang Per­pa­jakan. Un­dang-undang itu perlu direvisi untuk memisahkan Di­rek­torat Jen­deral Pajak dengan Ke­men­terian Keuangan. Hal ini perlu dilakukan untuk meng­gen­jot  pajak sebagai sumber pen­dan­aan APBN.

Di luar sektor keuangan dan per­bankan, undang-undang apa yang perlu mendapat per­ha­tian?
Undang-undang Minyak Bumi dan Gas, serta Pertambangan Mi­neral dan Batubara juga me­mer­lukan revisi signifikan. Upaya per­baikan ini perlu segera dila­ku­kan, karena negara harus di­po­sisikan sebagai pihak yang me­nguasai sumber Migas dan Mi­nerba untuk kemakmuran rakyat.

Terkait fungsi pengawasan, apa yang harus dilakukan?
Seperti yang saya sampaikan tadi, eksekutif dan DPR harus mem­­bangun komunikasi dengan arif. Kita harus mencairkan ke­buntuan-kebuntuan atau kon­flik yang terjadi selama ini de­ngan niat baik.

Sebelumnya, anda dikenal kri­tis di DPR, apa Anda akan te­tap seperti itu?
Ya, saya pastikan saya akan tetap kritis atas semua kebijakan yang menghianatai rakyat. ***