Trimedya Panjaitan: Hanya Bu Mega Yang Tahu Kapan Waktunya Tak Mau Lagi Jadi Ketum

Kalau keinginan seluruh Pe­ngu­rus  DPD PDI Perjuangan da­lam Rakernas lalu itu dikabul­kan, berarti Megawati lima perio­de me­mimpin partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut.

Pertanyaannya, apa tidak ada lagi kader yang mampu mena­kho­dai partai beratribut serba merah itu. Padahal, regenerasi diperlukan untuk membawa partai itu lebih demokratis ke depan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjai­tan mengatakan, sosok Megawati masih diperlukan sebagai perekat partai. ’’Selain itu, Ibu Mega ma­sih di­butuhkan untuk menga­wal Joko­wi yang 20 Oktober menda­tang dilantik menjadi Presiden Re­pubik Indonesia,’’ kata Trimedya Panjaitan kepada Rakyat Mer­deka yang dihubungi via telepon, di Jakarta.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bukankah regenerasi itu dibutuhkan?
Sebenarnya di PDI Perjuangan hanya ketua umum yang belum regenerasi. Sedangkan pengurus DPP lainnya, pengurus DPD, dan pengurus DPC, diisi semua anak-anak muda. Berarti sudah terjadi regenerasi.

Bahkan secara operasional par­tai, Ibu Mega sudah memper­ca­ya­kan kepada kader muda. Misalnya saja, Mbak Puan (Puan Maharani) dipercaya menjadi Ketua Pe­me­nangan Pemilu lalu, dan di Rake­rnas lalu juga sebagai ketua. Ke­mudian Jokowi diper­caya menjadi capres dalam pil­pres lalu.

Kapan jabatan ketua umum itu dilepas Megawati?
Hanya Bu Mega yang tahu ka­pan waktunya untuk tidak me­nerima permintaan dari pengu­rus DPD dan DPC menjadi ketua umum.

Itu kan bukan maunya Bu Mega. Misalnya dalam Rakernas di Semarang itu, permintaan pengurus DPD itu kan spontan, bukan rekayasa. Pengurus DPD PDI Perjuangan 33 provinsi se­pakat meminta Mbak Mega jadi ketua umum lagi.

Semua pengurus DPD itu su­dah melakukan koordinasi de­ngan pengurus DPC masing-ma­sing. Kalau permintaan spontan begitu, tidak ada transaksional.

Berarti dalam Kongres PDI Perjuangan 2015, Megawati dikukuhkan lagi menjadi ketua umum?
Ya. Sebab, Ibu Mega figur yang sudah teruji mampu mem­pererat partai. Sudah dua kali menang dalam pemilu legislatif, yakni 1999 dan 2014. Kemudian menjadi wapres dan presiden.

Bahkan dalam pilpres lalu, Jokowi-JK juga menang. Ini kan bentuk keberhasilaan Bu Mega.

Apa Jokowi dikhawatirkan ja­di ketua umum bila Mega tidak ketua umum PDI Perjuangan?
Tidak ada kekhawatiran seperti itu. Sebab, Pak Jokowi sudah bi­lang berkali-kali akan konsentrasi sebagai presiden nantinya. Beliau 20 Oktober mendatang menjadi kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Tentu sibuknya bukan main. Tidak ada keinginan beliau memimpin partai ini. Itu sudah klir di internal partai.

Kenapa bukan Puan Maha­ra­ni saja jadi ketua umum?
Tentu yang bisa menjawab itu adalah pengurus DPD dan DPC. Sebab, mereka yang menentukan siapa yang jadi ketua umum.

Selain itu, hanya Ibu Mega yang tahu kapan waktu yang pas untuk melepaskan jabatan itu.

Yang jelas, Bu Mega masih di­butuhkan partai ini untuk ke de­pan. Apalagi nanti PDI Perjua­ngan sudah menjadi partai peme­rintah, sehingga perlu dijaga agar kader-kader tidak korupsi.

Apa trauma dengan  banyak­nya kader PDI Perjuangan ter­libat korupsi periode 1999-2004?
Itu juga jadi pemikiran. Jangan sampai kader-kader PDI Per­juangan terlibat korupsi. Sebab, target kita bukan hanya 5 tahun pemerintahan Jokowi. Tapi 10 ta­hun. Kalau PDI Perjuangan total memperjuangkan rakyat, dan tidak korupsi, tentu Pak Jokowi terpilih lagi dalam Pilpres 2019.

Bahkan target kita,  PDI Per­juangan terus berjaya sampai 100 tahun Kemerdekaan Indonesia.

Berarti 31 tahun dong, apa mungkin?
Itulah target kita. Bukan hanya untuk 10 tahun, tapi 31 tahun ke depan. Makanya kader-kader PDI Perjuangan terus diminta untuk tidak korupsi dan selalu berbuat untuk kemakmuran rakyat. ***