Politik Air Tenang SBY dan Nasib Capres Konvensi

BEGITU peribahasa Melayu menggambarkan sikap tindak-tanduk seseorang. Air beriak tanda tak dalam merupakan cermin pribadi yang banyak bicara namun dangkal berilmu, bisa diartikan juga, seseorang yang bicara besar namun hanya mampu melakukan pekerjaan kecil. Sedangkan air tenang menghanyutkan, bermakna seseorang yang lebih cenderung diam dan rendah hati mempunyai kemampuan ilmu dan mampu melakukan pekerjaan besar.

Kedua pribahasa ini memang selalu relevan diterapkan dalam dunia politik, di mana politisi yang terlalu banyak asal bicara cenderung tidak mempunyai bobot politik, manuver-manuvernya mudah terbaca lawan, bahkan tanpa disadari sedang dimanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan yang tidak dipahaminya.

Kita sering lihat para politisi yang menjadi "selebriti" di televisi, mereka berbicara keras, bahkan berteriak berbusa-busa, namun tak ada satupun makna terkandung di dalamnya, mereka tak lebih dari sekadar kelompok sirkus pengisi jeda di luar pertunjukan utama.

Berbeda dengan politisi yang tidak sembarang bicara, pernyataan-pernyataannya sangat dinantikan, ucapanya sangat berpengaruh, perkataanya terasa mempunyai ruh, manuvernya susah dibaca, sehingga lawan tak mampu menerka gerak-geriknya. Politisi level ini berkelas ulung, selalu perhitungkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat yang akan diucapkan. Pertimbangkan berbagai aspek agar kemunculannya membawa dampak besar bagi peta perpolitikan, tampil dan rehat di saat yang tepat.

Ahli Siyasah

Ulama kharismatik KH Abdul Malik Karim Amrullah atau yang akrab disapa Buya Hamka mengatakan, seorang ahli siyasah (politik) mempunyai empat ciri, pertama tidak berubah air mukanya ketika dikritik. Kedua, tajam matanya melihat kesempatan, ketiga dapat memilih di antara banyak pendapat berbeda, dan terakhir keempat, senyum wajahnya ketika berhadapan dengan lawan. Keempat ciri ini merupakan gambaran dari karakteristik air tenang yang diam-diam menghanyutkan.

Mengacu kepada empat ciri tersebut, kiranya tepat apabila SBY diposisikan sebagai sang ahli siyasah dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini. Banyak kalangan mengkritik pedas bahkan menuding Konvensi Capres Partai Demokrat hanya sadiwara belaka, hajat itu hanya akal-akalan untuk mengadali para peserta Konvensi. Namun, semua pembusukan itu tidak membuat air muka SBY berubah, dia tetap jalankan konvensi sampai kepada babak akhir yang akan diumumkan Kamis (15/5/2014).

Ciri kedua, tajam mata melihat peluang, terlihat bagaimana SBY menyikapi polarisasi calon presiden (capres) yang kian hari kian menajam antara kutub Joko Widodo (PDIP) dan kutub Prabowo Subianto (Partai Gerindra). Partai Demokrat sebagai peringkat keempat Pemilu Legislatif (Pileg) dengan besaran suara 10% persen berada dalam kendali penuh SBY, tak perlu terburu-buru mengemis koalisi kepada dua kutub capres yang ada karena pada akhirnya, semua capres membutuhkan 'sentuhan' Sang Putera Pacitan.

Sikap tidak tergesa-gesa SBY sejalan dengan ciri ketiga yang Buya Hamka katakan yaitu, dapat memilih di antara pendapat berbeda. Meski ada yang menilai SBY peragu, namun banyak pula yang berpendapat SBY sangat berhati-hati. Apalagi dalam hal ini, elektablitias para capres peserta konvensi tak ada yang mampu melebihi Jokowi dan Prabowo, sikap realistis rasional akan dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan politik. Termasuk apakah Demokrat akan berkoalisi dengan salah satu kubu yang ada atau membuat poros baru tentu masih menarik untuk dicermati hingga batas akhir pendaftaran capres.

Lalu ciri terakhir bahwa SBY termasuk dalam ahli politik adalah senyum wajahnya ketika berhadapan dengan lawan. Entah Jokowi dan Prabowo dalam posisi sebagai lawan atau kawan, namun raut wajah sumringah dan kehangatan yang ditampakkan ketika SBY menyambut kehadiran keduanya di Istana Negara, Selasa (13/5/2014) merupakan gestur politik tingkat tinggi. Lantas beberapa kalangan pun mendaulat SBY sebagai The Real King Maker karena persepsi "merestui" Jokowi dan Prabowo, sementara di sakunya, SBY masih menyimpan sejumlah nama capres Konvensi.

Jurus Sun Tzu

Panglima perang kekaisaran Tiongkok yang termasyhur, Jenderal Sun Tzu, mengajarkan, "Umpanlah lawanmu dengan bayangan, bingungkan dan silaukan mereka, letihkan lawan dengan dengan jalan berputar-putar, lalu menyerang di saat lawan lengah, haluslah agar tak terlihat, bergerak misterius agar tak teraba, maka kau akan kuasai nasib lawanmu." Kiranya strategi ini yang sedang dijalankan SBY dalam menentukan mitra koalisi pilpres.

Meski sudah memberi izin cuti kepada Jokowi dan menyetujui pengunduran diri Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto, langkah politik SBY masih berupa bayang-bayang. Belum tampak apakah akan berlabuh dalam koalisi salah satu kubu atau membuat poros baru dengan cara menarik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hanura.

Namun ada yang berharap SBY membangun poros baru untuk mengusung capres alternatif yang mempunyai "elemet of surprise" semisal Anies Baswedan agar mencegah terjadinya Pilpres satu putaran. Meski peluang menang kecil namun diyakini akan memiliki peranan besar pada putara kedua nanti, artinya pula capres alternatif tersebut diusung hanya untuk memecah suara pemilih dan mengulur kemenangan salah satu pihak capres unggulan.

Opsi ini secara matematika politik memang masih memungkinkan, namun secara realitas politik tidak mudah mewujudkan, karena para capres unggulan tidak akan diam. Prabowo akan membentengi PKS sekuat tenaga, Jokowi pun akan merayu Hanura untuk ikut barisan, lalu bagaimana dengan SBY dan Demokrat? Seperti kata Sun Tzu, setelah melalui jalan melingkar yang melelahkan maka nasib lawan dikendalikan, Prabowo sudah jelas dan tegas memohon SBY agar Demokrat masuk dalam koalisi bersama PAN, PPP dan PKS.

Lalu bagaimana nasib capres pemenang konvensi? Sesuai dengan "term of conditions" pemenang konvensi akan diusung sebagai capres apabila Demokrat mencukupi persyaratan baik secara mandiri maupun koalisi, dan sesuai AD/ART Demokrat, Majelis Tinggi pada akhirnya yang menentukan.

Penulis adalah Pemerhati Politik, Ketua Bidang Ikatan Alumni Ilmu Politik IISIP Jakarta.