Menurut peneliti Policy Research Network (PRN), Teguh Dartanto, dana kampanye yang demikian besar itu akibat dari tidak terpeliharanya relasi antara tiga pihak. Yakni anggota DPR, partai politik, dan para konstituen.
"Biaya komunikasi antara anggota DPR atau partai konstituen dengan mahal dan biasanya bersifat transaksional. Mereka bersedia bertemu anggota DPR jika ada imbalan, bukan karena saling membutuhkan," kata Teguh, Rabu malam (19/3).
Ditambahkannya, pada barometer lokal, anggota DPD kerap membonceng sentimen simbolisme budaya seperti faktor kesukuan, keagamaan, dan kesamaan identitas kultural dalam mempengaruhi pemilih di tingkat akar rumput.
"Meski efektif untuk mendulang suara, proses ini berpengaruh dalam perjuangan perubahan kebijakan demi kepentingan daerah di tingkat pusat," demikian Teguh.
[ysa]
BERITA TERKAIT: