"Secara etika publik, lebih bagus pejabat itu tidak ikut kampanye," ujar pakar psikologi politik, Prof. Hamdi Muluk kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 3/3).
Dia menegaskan, kalau ikut kampanye, otomatis waktu, energi, pikirannya akan dicurahkan untuk kepentingan penggalangan suara tersebut. Padahal, kepala daerah memiliki amanah, kewajiban terhadap publik. Sebagai seorang pimpinan sebaiknya kepala daerah itu mendahulukan kewajiban kepada publiknya.
"Kalau harus ikut juga, ya sebaikya cuti dan pastikan wakilnya bisa menghandel urusan-urusan publik. Intinya amanah mengurus urusan layanan kepada publik jangan terlantarkan," tegas Guru Besar di Universitas Indonesia ini.
Sejumlah kepala daerah yang diketahui akan menjadi juru kampanye antara lain adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Lampung Syachruddin ZP, dan pelaksana tugas Gubernur Banten Rano Karno.
[zul]
Kepala daerah disarankan untuk tidak ikut kampanye pada Pemilihan Umum 2014 ini. Mereka sebaiknya fokus menjalankan amanah rakyat, daripada menjadi juru kampanye atau jurkam. 
BERITA TERKAIT: