Rizal Ramli: Kualleangi Tallanga Natoalia...

Dalam bahasa Makassar, ewako bermakna maju, pantang mundur. Dalam makna yang lebih progresif, ewako juga bisa diterjamahkan dengan lawan!.

“Agakareba?” teriaknya. “Kabar baiiiiiiiikkkkk….” Sahut hadirin.

Tampil mengenakan stelan jas warna gelap, dipadu kemeja putih berdasi biru terang, siang itu Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid tampil memukau. Sebagaimana biasanya, dia berhasil meraup atensi dan simpati hadirin. Kemampuannya dalam berkomunikasi cukup sukses melibatkan audiens. Pengunjung tidak merasa dia tampak asyik dengan diri dan materi pidatonya sendiri.

Rizal Ramli memang dikenal sebagai ekonom senior yang gigih mengusung ekonomi konstitusi. Kebetulan, tema debat publik ke-6 kali ini adalah Ekonomi dan Kedaulatan Bangsa Indonesia. Kendati begitu, dia bisa memilih materi dan cara berkomunikasinya dan disesuaikan latar belakang dan karakter audiennya. Tidak ada istilah-istilah atau angka-angka yang membuat kening berkerut. Yang ada justru hadirin diajak terlibat, yang antara lain diwujudkan dengan tepuk tangan atau koor ‘setuju’ berkali-kali di sela-sela paparannya.

Menurut Peserta peserta RI Konvensi Rakyat Capres 2014 ini, Indonesia bisa maju dan rakyatnya sejahtera hanya dalam tempo kurang dari delapan tahun. Proses ini jauh lebih cepat dibandingkan yang dibutuhkan Jepang 25 tahun, Malaysia yang 20 tahun, atau China 15 tahun. Tapi syaratnya Indonesia harus punya pemimpin yang problem solver dan berani meninggalkan mazhab ekonomi neolib yang terbukti sangat menyengsarakan rakyat.

“Indonesia punya semua persyaratan untuk menjadi negara besar dan maju. Allah menganugrahi kita sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Sumber daya manusia kita juga tidak kalah dibandingkan negara-negara lain. Tidak ada alasan kita tidak maju dan sejahtera. Sayangnya, 80 persen rakyat kita belum menikmati arti kemerdekaan. Ini tidak boleh terjadi,” kata DR Rizal Ramli yang akrab disapa RR1.

Capres paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu mengungkapkan, sistem ekonomi neolib yang selama ini pemerintah terapkan sejatinya melanggar konstitusi. Hal ini antara lain dengan banyaknya UU yang dipesan, dikonsep, dan dibiayai asing. Itulah sebabnya Indonesia tidak pernah bisa berdaulat atas ekonominya sendiri.

UU Migas, misalnya, mewajibkan gas yang dihasilkan Indonesia hanya boleh 25 persen dikonsumsi di dalam negeri, sedangkan sisanya harus diekspor. Akibatnya, banyak industri di dalam negeri yang tutup karena tidak memperoleh pasokan energi yang murah.

“Nanti, kita akan cabut semua UU yang bertentangan dengan konstitusi. Kita akan susun ulang UU dan peraturan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Untuk itu, saya minta rakyat Indonesia memilih pemimpin yang benar-benar punya kemampuan memecahkan masalah. Bukan pemimpin yang justru menjadi bagian dari masalah. Kita bangun kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi, budaya, dan politik. Insya Allah, dengan doa dan dukungan rakyat semua saya bisa membawa Indonesia menjadi negara digdaya dan rakyatnya sejahtera dalam tempo kurang dari delapan tahun,” papar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini yang yang disambut tepuk tangan meriah dan panjang dari hadirin.

“Kualleangi tallanga natoalia. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai!” tutup Menteri Keuangan era Gus Dur tersebut. Tak pelak lagi, tepuk tangan kembali bergemuruh bagai menggetarkan dinding-dinding Graha Pena. [rus]