Kisruh Beras Ilegal Bukti Manajemen Pangan Nasional Amburadul!

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Senin, 03 Februari 2014, 11:46 WIB
Kisruh Beras Ilegal Bukti Manajemen Pangan Nasional Amburadul<i>!</i>
ilustrasi/net
rmol news logo . Masuknya beras impor asal Vietnam jenis medium secara ilegal ke Indonesia membuktikan gagalnya pemerintah mengelola kedaulatan pangan.

"Hal ini menunjukan manajemen pangan nasional amburadul," kata Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 3/2).

Fadli menjelaskan, harga pembelian pemerintah untuk beras lokal jenis medium adalah  Rp 6.600 per kg atau 550 dolar AS per metrix ton, dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 9.000 per kg atau 750 dolar AS per metrix ton. Sedangkan harga pasar dunia untuk beras medium Vietnam adalah 395 dolar AS per metrx ton, jika di konversi harga pokok gudang di Indonesia menjadi Rp 6.000 per kg.

Untuk harga beras premium Vietnam, lanjut Fadli, adalah 415 dolar AS per metrix ton FoB, dan dikonversi harga pokok di gudang Indonesia menjadi Rp 6.460 per kg. Ini melawan HET beras premium lokal sebesar Rp 11.000 per kg.

"Jarak tinggi antara beras lokal dengan beras Vietnam menjadi pintu masuk importir melakukan impor, baik legal maupun ilegal. Di sinyalir, di 2013 lalu, setidaknya 1,5 juta ton beras masuk ke Indonesia secara ilegal," jelas Fadli, yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra.

Terlihat sudah, masih kata Fadli, ada permainan para mafia impor yang seringkali melakukan praktik kartel memanfaatkan kelemahan pemerintah, seperti kelemahan akurasi data pangan dan penegakan hukum. Impor beras dimanfaatkan kelompok pemburu rente (rent seeker) yang bertujuan melakukan akumulasi kapital untuk membiayai aktivitas politik yang dilakukannya. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA