Dengan jawaban sama di regu lain, malah dikasih nilai sepuluh. Regu SMAN 1 protes, tapi tak berdaya.
Nah, sekarang juri yang terlihat intelek itu sedang diburu netizen.
Anak-anak SMA belajar mati-matian soal 4 Pilar MPR. Ada yang hafal Pancasila sampai kebawa mimpi. Ada yang mungkin mandi sambil teriak “Bhinneka Tunggal Ika!”
Ada yang rela nolak nongkrong demi menghafal struktur lembaga negara. Semua demi satu harapan suci, menang lomba cerdas cermat dan membanggakan sekolah.
Eh, ternyata yang diuji bukan cuma otak. Tapi juga kekuatan mistis frekuensi telinga juri.
Drama itu pecah saat Regu C dari SMAN 1 Pontianak tampil dengan penuh keyakinan.
Mereka menyebut “Dewan Perwakilan Daerah”. Kalimat yang secara harfiah memang kepanjangan dari DPD. Tidak kurang huruf. Tidak kurang napas. Tidak tiba-tiba berubah jadi “Dewan Perwakilan Dinosaurus”. Normal. Masuk akal. Bisa dipahami manusia waras.
Tapi boom! Minus lima poin.
Minus lima! Seolah-olah mereka baru saja menyebut mantra terlarang yang bisa membatalkan sidang paripurna alam semesta. Wajah anak-anak Pontianak langsung berubah. Otak mereka mungkin sedang
loading keras, “Lho? Salahnya di mana?”
Sosok paling banyak disorot dalam kontroversi ini adalah Dyastasita Widya Budi atau Dyastasita WB.
Jabatan beliau bukan kaleng-kaleng, Kepala Biro Pengkajian Konstitusi di Sekretariat Jenderal MPR.
Kedengarannya megah. Aura intelektualnya tebal. Berkacamata. Batik rapi. Duduk penuh wibawa di meja juri seperti profesor yang baru selesai seminar bertema “Menjaga Integritas Demokrasi”.
Tapi justru Dyastasita WB lah yang langsung memberikan minus 5 poin kepada Regu C SMAN 1 Pontianak dengan alasan artikulasi “DPD” dianggap kurang jelas.
Kurang jelas. KURANG JELAS.
Kalimat yang kini terdengar seperti teka-teki level dewa. Sebab tidak sampai semenit kemudian, Regu B dari SMAN 1 Sambas menjawab yang nyaris identik. Hampir sama. Kalau diputar ulang pakai headset Bluetooth diskon tanggal kembar pun rakyat masih bingung mencari bedanya.
Tapi tiba-tiba keajaiban turun dari langit aula. “Benar! Plus sepuluh!” Di titik itu, logika resmi langsung loncat dari lantai tiga gedung MPR.
Publik mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya lomba cerdas cermat atau audisi pendengaran ultrasonik? Jangan-jangan ada teknologi rahasia di meja juri.
Kalau suara peserta masuk kategori “frekuensi kurang cocok”, langsung minus lima. Kalau cocok dengan vibrasi semesta, dapat bonus sepuluh dan tiket nasional.
Yang bikin publik makin panas, di tengah kontroversi itu, juri berkacamata dengan batik elegan tadi terlihat tetap tenang. Bahkan disebut-sebut cengar-cengir kecil, seolah semua baik-baik saja. Seolah minus lima poin itu cuma urusan receh seperti lupa bawa pulpen.
Sementara di sisi lain, anak-anak SMAN 1 Pontianak mencoba bicara. Mereka ingin protes. “Tadi jawaban kami sama dengan regu B, kenapa..?” Langsung dipotong MC. Cut. Selesai. Seperti tombol mute ditekan di remote televisi demokrasi.
Anak-anak itu berdiri di sana dalam posisi paling menyakitkan, tahu ada yang janggal, tapi tak punya kuasa melawan sistem ruangan.
Mikrofon bukan milik mereka. Keputusan sudah turun dari meja para dewa penilai. Publik hanya bisa menyaksikan bagaimana protes pelajar dipotong lebih cepat dari iklan judi online di tengah live streaming bola.
Ironisnya, semua ini terjadi di lomba bertajuk 4 Pilar MPR. Tempat yang katanya mengajarkan demokrasi, keadilan, transparansi, dan nilai kebangsaan. Tapi yang tampil justru episode spesial “Indonesia: Negeri Absurd Season 45”.
Yang menang tetap melaju ke nasional. Yang kalah pulang membawa tanda tanya. Yang protes dipotong mic-nya. Yang memberi minus lima tetap duduk rapi dengan batik intelektual dan alasan “artikulasi kurang jelas”.
Sementara netizen sekarang mulai memburu nama Dyastasita WB di kolom komentar dan media sosial. Bukan karena publik benci intelektual.
Tapi karena rakyat sederhana punya satu penyakit bawaan, kalau melihat ketidakadilan terlalu terang-terangan, darah langsung naik ke ubun-ubun.
Mungkin inilah pelajaran paling pahit yang didapat anak-anak itu dari lomba kebangsaan. Kadang yang kurang jelas bukan jawaban peserta, tapi rasa keadilannya.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
BERITA TERKAIT: