Tindakan AL Australia ini merupakan implementasi dari kebijakan Perdana Menteri Tony Abbott untuk menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia. Bahkan mereka dilengkapi dengan berbagai peralatan keselamatan oleh AL Australia agar sampai di wilayah darat Indonesia secara selamat.
"Tindakan Australia ini tidak sesuai dengan hubungan bertetangga yang baik," kata Gurubesar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 7/1).
Indonesia, lanjut Hikmahanto, sangat dirugikan dengan kebijakan Australia ini karena Indonesia harus menanggung para pencari suaka selama mereka ada di Indonesia. Kerugian yang diderita pun tidak saja secara finansial tetapi juga secara sosial dan reputasi internasional.
Oleh karenanya, masih kata Hikmahanto, pemerintah Indonesia perlu memprotes keras tindakan AL Australia tersebut. Pemerintah Indonesia harus meminta agar pemerintah Australia turut bertanggung jawab dan tidak sekedar cuci tangan atas permasalahan pencari suaka.
"Protes keras ini didasarkan pada kenyataan para pencari suaka berkeinginan untuk ke Australia, bukan Indonesia," tegas Hikmahanto.
Bila tindakan AL Australia terus berlanjut, Hikmahanto menyarankan agar Angkatan Laut Indonesia dan Basarnas memperlengkapi para pencari suaka dengan berbagai peralatan agar mereka bisa sampai di Australia dengan selamat.
"Pemerintah harus tegas dalam menghadapi kebijakan Australia dalam menangani para pencari suaka. Tindakan tegas ini dibutuhkan agar kedaulatan RI tidak dilecehkan oleh Australia dan Indonesia tidak menjadi tempat bagi masalah Australia," demikian Hikmahanto.
[ysa]
. Sebanyak 45 imigran gelap asal timur tengah yang hendak ke perairan Australia didorong oleh Angkatan laut Australia untuk kembali ke perairan Indonesia dan berujung ke Ndao, NTT, pada Senin kemarin (6/1). 
BERITA TERKAIT: