"Pertama, tentu adalah kumpulan birokrat Banten yang selama Ini menjadi 'tukang bersih' praktek manipulatif dan koruptif di Banten. Rano harus berani membangun komitmen baru birokrasi yang 'agak bersih' untuk membangunkan harapan dan kepercayaan masyarakat Banten," ujar aktivis anti korupsi, Dahnil Anzar Simanjuntak, malam ini (Jumat, 13/12).
Menurutnya, hal itu penting dilakukan karena selama ini Rano Karno tidak menunjukkan komitmen yang kuat mendorong perbaikan di Banten. "Dia hanya sekadar menunggu keberuntungan datang ke dia, ketika Atut sial," kata Dahnil, dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini.
Apabila Atut ditetapkan sebagai tersangka, penyidikan kasus korupsi di Banten harus diperluas oleh aparatur hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Mengingat banyaknya kasus korupsi di Banten dan melibatkan banyak pihak mulai politisi di DPRD Banten dan birokrat daerah serta kelompok kelompok usaha yang menjadi kartel dinasti Atut di Banten.
"KPK tidak mungkin mampu menangani semua deretan kasus korupsi di Banten yang jumlahnya ribuan masuk ke KPK," tambah Dahnil.
Karena itu, peran Kepolisian dan Kejaksaan sangat dibutuhkan untuk membersihkan Banten dari para politisi dan birokrat yang korup. "Sekaligus momentum ini bisa menjadi momentum Kepolisian dan Kejaksaan menumbuhkan kepercayaan publik Banten," demikian Dahnil.
[zul]
Keberanian Wakil Gubernur Banten Rano Karno untuk berbenah apabila Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah harus mundur karena menjadi tersangka sangat penting. 
BERITA TERKAIT: