Suhardi Alius: Bareskrim & KPK Siap Bersaing Dalam Transparansi Penyidikan

”70 persen pengaduan rakyat mengenai oknum reserse. Makanya komunikasi intens kepada rakyat sangat penting,’’ ujar Kabareskrim Polri, Inspektur Jenderal Suhardi Alius, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Bareskrim, lanjutnya, sering dituding menangkap dengan alasan yang tidak jelas atau dengan paksaan, sehingga dianggap melanggar HAM.

”Padahal, tidak mungkin polisi sembarangan melakukan itu. Tapi banyak rakyat belum mengerti mengenai tugas polisi, sehingga kerap salah paham,” papar bekas Kapolda Jawa Barat itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana bentuk komunikasi yang disampaikan kepada rakyat?
Tentu persuasif. Kemudian dijelaskan, apa saja tugas polisi. Dengan demikian diharapkan tidak ada salah paham.   

Apa ya rakyat belum memahami kerja Bareskrim?
 Saya lihat masih banyak kerja Bareskrim yang tidak diketahui rakyat, sehingga Bareskrim dianggap tidak ada kerjannya. Padahal banyak. Contohnya, dari target menyelesaikan 23 kasus korupsi tahun 2013, kami justru mampu menyelesaikan 29 kasus korupsi.

Begitu juga kasus lainnya, sehingga berhasil mengembalikan Rp 648 miliar keuangan negara. Tapi hal ini tidak diketahui  masyarakat. Akibatnnya mereka hanya memandang negatif anggota Polri. Tapi saya lihat masih ada peluang untuk membenahinya dengan komunikasi.

Caranya bagaimana?
Macam-macam. Misalnya, hasil kerja Bareskrim disosialisasikan. Kalau melakukan pemeriksaan, anggota Polri harus menjelaskan, mengapa seseorang diperiksa. Kalau bisa saat pemeriksaan ada anggota Binmas yang mendampingi untuk menjelaskan sekaligus menenangkan.

Intinya, kami mau agar masyarakat tahu apa saja yang dikerjakan Bareskrim.

Kemudian diharapkan peran serta rakyat untuk membantu menegakkan hukum.

Memang selama ini komunikasi antara kepolisian dan masyarakat masih kurang?
Ya. Saya lihat fungsi ini masih minim. Masyarakat kita diperiksa polisi saja takut. Padahal kami memeriksa karena memang diperlukan. Makanya saya akan segera sosialisasikan hal ini kepada seluruh Direktorat, supaya kesalahan yang terjadi selama ini bisa direduksi. Kami akan coba menciptakan Polri yang tegas tapi manusiawi.

Bukankah rakyat menilai jelek karena banyak perilaku oknum Polri seperti itu?
Saya akui memang banyak oknum anggota Polri yang salah. Tapi tidak semuanya.

Masih banyak anggota Polri yang baik. Jangan karena perilaku oknum, lantas kepolisian dinilai buruk semua. Saya sedang berupaya membenahi hal itu.

Seperti apa pembenahannya?
Semua anggota Polri harus melayani masyarakat dengan baik. Jangan menyalahgunakan wewenang seperti bermain kasus. Siapapun anggota Bareskrim yang diketahui seperti itu akan saya tindak.

Kalau bukan anggota Bareskrim, saya akan rekomendasikan kepada Kapolri untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Apa berhasil dengan cara seperti itu?
Kalau ada niat, pasti bisa. Apalagi Polri punya Irwasum dan Propam yang selama ini sudah bekerja sebagai pengawas internal. 

Saya  di Jawa Barat bisa menerapkan itu dalam lima bulan. Caranya dengan meminta penilaian dari masyarakat dan para pengamat mengenai kepolisian yang bagus.

Nyatanya banyak solusi yang saya dapat melalui interaksi dengan mereka. Intinya Polri harus transparan, biar masyarakat tidak segan dan bisa menilai secara obyektif.

Bukankah selama ini Bareskrim tidak terbuka dalam penanganan kasus?
Saya akui ada kesan Bareskrim tertutup dalam memberikan informasi. Kebetulan saya bekas Kadiv Humas, sehingga tahu bagaimana susahnya mendapatkan akses informasi.

 Tapi di bawah kepemimpinan saya, Insya Allah Bareskrim akan bersaing dengan KPK dalam transparansi penyelidikan dan penyidikan kasus.

Saya  memerintahkan lima kepala direktorat di Bareskrim Polri untuk lebih terbuka.

Teknisnya bagaimana?
Saya akan menunjuk personel di setiap direktorat agar akses informasi terbuka untuk publik. Saya berjanji akan mengumpulkan itu, supaya setiap hari harus ada akses.

Karena ini juga merupakan kontrol sosial per kasus-kasus yang ditangani Bareskrim.

Saya juga akan bersinergi dengan pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian kasus yang ditangani Bareskrim Polri. ***