"Saat ini sekitar 85% pengelolaan minyak dan gas di Indonesia dikuasai oleh asing. Langkah pemerintah untuk mengambil alih aset negara patut diapresiasi. Diharapkan peralihan kepemilikan ini menjadi awal dari pengelolaan kepemilikan aset negara yang yang lebih baik,†ujar Kepala Bidang Kominfo Partai Gerindra, Ondy A. Saputra (Jumat, 29/11).
Ondy juga mengatakan bahwa pemerintah harus meninjau ulang kontrak kepemilikan blok migas oleh perusahaan-perusahaan asing, minimal memastikan kontrak yang sudah hampir habis agar tidak diperpanjang.
"Setiap kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini seharusnya dikelola oleh negara dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat. Kepemilikan asing terhadap sumber-sumber energi akan menimbulkan pertanyaan mengenai kedaulatan energi negara ini. Sungguh ironis melihat kenyataan bahwa bangsa ini mengimpor BBM sementara kilang-kilang minyak lokal dikuasai asing," lanjut Ondy.
“Bangsa ini akan makin sekarat jika kekayaan alam kita terus dirampok. Sebagai bangsa yang besar seharusnya kita mempunyai kedaulatan energi. Gerindra akan terus memperjuangkan kedaulatan energi seperti yang tercantum dalam 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra," demikian Ondy.
Sebelumnya, Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan bahwa pengalihan Blok Siak tersebut akan melalui masa transisi selama 6 bulan. Selama masa transisi tersebut PT Pertamina dan Chevron wajib menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan peralihan data, aset, dan sumber daya manusia.
[zul]
Keputusan pemerintah menyerahkan pengelolaan blok Siak di Provinsi Riau kepada PT. Pertamina dari sebelumnya dikelola PT Chevron Pacific, karena habis masa kontrak pada Rabu, 27 November 2013, merupakan langkah yang tepat dalam pengelolaan aset negara. 
BERITA TERKAIT: