Demikian ditegaskan oleh Sekjen PBB, Ban Ki-moon seperti dikabarkan
Al Jazeera (Selasa, 26/11). Ia menyebut bahwa pertemuan tersebut membawa misi harapan untuk mengakhiri perang sipil dan membentuk pemerintahan transisi dengan kekuasaan eksekutif penuh.
"Konferensi Jenewa adalah kendaraan untuk transisi damai yang memenuhi aspirasi yang sah dari semua rakyat Suriah untuk kebebasan dan martabat, dan yang menjamin keselamatan dan perlindungan kepada seluruh masyarakat di Suriah," kata Ban dalam pernyataannya.
Ia juga memastikan bahwa perundingan damai Jenewa tersebut akan melibatkan pihak internasional.
"Semua mitra regional dan internasional agar menunjukkan dukungan mereka yang berarti untuk negosiasi konstruktif," jelas Ban.
Namun tak lama dejak pengumumam PBB tersebut, juru bicara koalisi kelompok oposisi Suriah atau Suriah National Coalition (SNC), Laui Safi menyebut bahwa kelompok oposisi hanya bersedia melakukan perundingan damai dengan pemerintah Suriah apabila sejumlah prasyarat yang mereka ajukan dapat dipenuhi. Prasyarat yang mereka ajukan adalah; pemerintah membebaskan kawanan mereka yang ditangkap, bantuan diijinkan masuk ke wilayah-wilayah terkepung; dan Presiden Suriah Bashar al-Assad dipastikan tidak memiliki peranan dalam pemerintahan transisi baru yang akan dibentuk dalam perundingan damai di Jenewa tersebut.
SNC juga menyebut, bahwa pihaknya harus memiliki dukungan dari semua kelompok oposisi di Suriah termasuk kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda sebelum memulai pembicaraan damai.
Pengumuman jadwal perundingan damai oleh PBB tersebut dilakukan setelah pembicaraan antara utusan perdamaian PBB, Lakhdar Brahimi bertemu dengan diplomat Rusia dan Amerika Serikat pada Senin (25/11) di Jenewa untuk merundingkan hal tersebut.
Pada konferensi persnya, Brahimi belum memastikan negara mana saja yang akan dilibatkan dan diundang hadir dalam perundingan damai di Jenewa tersebut. Ia menyebut bahwa pihaknya akan memutuskan daftar negara yang akan dilibatkan pada akhir tahun 2013 ini.
[ysa]
BERITA TERKAIT: