Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai langkah AS tersebut berbahaya dalam hubungan internasional.
"Sekjen terus menekankan pentingnya penghormatan penuh oleh semua pihak terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Beliau sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional belum dihormati," ujar juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric dikutip dari
Reuters, Minggu, 4 Januari 2026.
Rapat Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu diminta oleh Kolombia dengan dukungan Rusia dan China. Ini akan menjadi pertemuan ketiga Dewan Keamanan terkait krisis Venezuela, setelah sebelumnya digelar pada Oktober dan Desember 2025.
Dari pihak Venezuela, tudingan lebih keras disampaikan Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada. Ia menyebut tindakan AS sebagai perang kolonial terselubung.
"Ini adalah perang kolonial yang bertujuan untuk menghancurkan bentuk pemerintahan republik kami yang dipilih secara bebas oleh rakyat dan untuk memaksakan pemerintahan boneka yang memungkinkan penjarahan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia," tulis Moncada.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengambil alih kendali Venezuela untuk sementara waktu. Pemerintah AS membela langkah militernya dengan menyebut operasi itu bukan upaya pergantian rezim, melainkan penegakan keadilan.
BERITA TERKAIT: