Mahfudz Siddiq: Penyadapan Nodai Hubungan RI Dengan Australia & Amerika

“Mereka memperlakukan pejabat Indonesia seperti ancaman atau musuh yang harus dan perlu disadap,” tegas Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Padahal, lanjutnya, sebagai mitra kerja, mereka tinggal ketuk pintu jika ada keperluan. Sebab, Indonesia selalu membuka kerja sama secara resmi dengan Australia dan AS.

“Dengan terbuktinya penyadapan itu, berarti Australia dan Amerika Serikat (AS) berbahaya,’’ warning-nya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bukankah dalam dunia intelijen, sadap menyadap itu hal biasa?
Memang. Tapi tetap  harus ada etikanya. Indonesia kan bekerja sama dengan Australia dan AS. Kalau dibutuhkan, tinggal tukar-menukar informasi.
 
Barangkali mereka butuh informasi lain?
Mereka kan bisa berkomunikasi dulu dengan pemerintah Indonesia. Siapa tahu bisa dirundingkan untuk memberikan informasi dalam batas-batas tertentu. Ini malah di acara sepenting pemilihan Sekjen PBB dan KTT pejabat kita disadap. Indonesia dalam posisi sebagai tamu saat itu, kan tidak etis.

Apa kepentingan Australia dan AS menyadap Indonesia?
Aksi penyadapan itu memiliki motif kepentingan tertentu. AS dan Australia memiliki kepentingan terhadap kawasan Indonesia.

Penyadapan itu sudah menodai hubungan baik Indonesia dengan kedua negara itu.

Sudah saatnya Indonesia mengevaluasi kerja sama dengan Australia dan AS.

Bukankah selama ini kerja sama intelijen Indonesia sudah bagus?
Saya menilai kerja sama bidang intelijen, termasuk pertukaran informasi selama ini tidaklah efektif. Buktinya, AS dan Australia masih mengambil saluran informasi melalui pintu belakang.

Apa yang harus dilakukan?
Presiden SBY harus bicara langsung dengan Perdana Menteri Tony Abbott dan Presiden Barack Obama. Dengan demikian, ada penjelasan resmi akan kebenaran berita ini. Kemudian mereka minta maaf jika itu terjadi.

Bukankah Kemlu sudah melakukan itu?
Masih kurang. Kedua negara itu harus benar-benar diperingatkan agar tidak melakukan tindakan seperti itu jika ingin tetap bekerja sama dengan Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Komisi I DPR ke Australia, apa peringatan itu sudah disampaikan?
Kami tidak membicarakan soal itu dengan Australia. Sebab, itu bukan ranah DPR.

Reaksi keras soal itu tugas dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Tujuan kami ke sana mau dengar dan menggali pikiran dan pandangan politik luar negeri Menlu Australia Julie Bishop.

Kalau Presiden turun tangan, langkah selanjutnya apa?
Kalau itu betul terjadi, berarti keamanan sistem informasi komunikasi kita masih harus dibenahi lagi. Perlu adanya penguatan sistem persandian nasional, khususnya dalam Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mencegah terjadinya aksi spionase dan penyadapan pihak asing.

Sistem persandian nasional ini bukan hanya untuk pemerintah pusat dan daerah, tapi juga perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk pesawat kepresidenan.

Negara memiliki lembaga yang tugas pokoknya di bidang persandian, yaitu Lemsaneg. Persandian itu berfungsi mengamankan sistem komunikasi informasi dan data yang ada di pemerintahan.

Berarti harus ada penguatan Lemsaneg?
Betul. Selama ini kinerja Lemsaneg belum maksimal, sehingga sistem persandian yang dibangun belum mampu mengakses semua lembaga pemerintahan. Ada beberapa kendala penyebab Lemsaneg tidak berjalan.

Apa saja?
Pertama, kesadaran terhadap sistem keamanan informasi dan komunikasi yang belum merata. Kedua, ada keengganan pada lembaga-lembaga tertentu sistem komunikasinya dicampuri lembaga lain meskipun tujuannya untuk pengamanan. ***