"Pemikiran warga adalah objek pembangunan sudah selayaknya diganti dan diubah menjadi subjek pembangunan. Dengan demikian warga dapat menentukan pilihan model proyek yang selaras dengan kepentingannya, dan harmonipun tercipta," kata Dewan Direktur Prapanca Crisis Centre (PPCC) Murni Khuarizmi melalui siaran pers di Jakarta (Jumat, 25/10).
DKI Jakarta, sebagai ibukota Republik Indonesia, lanjut Murni, menjadi barometer dari perkembangan model pembangunan partisipatif di tanah air. Dengan kondisi yang sangat kompleks sebagai salah satu kota megapolitan dunia yang memiliki penduduk 12 juta jiwa, tentu bukan pekerjaan mudah untuk memuaskan semua pihak. Apalagi dengan banyaknya pelanggaran tata ruang yang tak terkendali.
"Solusi jitu musti segera dirumuskan dan dijalankan dengan tegas dan jelas. Kejelasan, atau transparansi, menjadi titik pangkal untuk meraih dukungan warga dalam pembangunan," ungkap Murni.
Menurut Murni, informasi pembangunan terkait perkembangan kota dan khususnya terkait pembenahan lingkungan permukiman warga menjadi sangat penting. Sebab hal ini menyangkut aset warga yang sangat vital yaitu status hak milik tanah.
[ysa]
BERITA TERKAIT: