Ikuti Keputusan Pemerintah, IJABI Mulai Puasa Besok

"Hal ini sesuai dengan arahan Ketua Dewan Syura IJABI, KH Jalaluddin Rakhmat. Sejak awal berdirinya, IJABI mengikuti Ketetapan Pemerintah RI dalam penetapan tanggal 1 Ramadhan dan Idul Fitri," demikian disampaikan dalam rilis IJABI Bandung kepada redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 9/7).

Dalam keterangan tertulis ini disampaikan pandangan Ustadz Jalal, begitu Jalaluddin Rakhmat disapa. Menurut para ahli fikih, kata Jalalluddin, keputusan waliyyul amri, atau hakim syar’i, atau sulthan, atau pemerintah adalah yarfa’ al-khilaf, atau menyelesaikan perpecahan.

Secara sederhana, ungkap Ustadz Jalal, hukum-hukum fiqih itu dibagi dalam dua bagian. Yaitu yang terkait dengan urusan privat dan yang terkait dengan urusan publik. Umat Islam tentu saja boleh berbeda dalam mengamalkan hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan urusan privat sewperti wudhu, salat, puasa, bahkan haji. Semua ibadah itu bisa dilakukan sesuai dengan mazhab masing-masing. Dalam shalat tarawih misalnya, bisa 11, 23, 100 rakaat, atau tidak sama sekali.

Tetapi, lanjut Ustadz Jalal, ketika ibadat atau hukum-hukum fiqih sudah memasuki wilayah publik, maka tidak boleh lagi ada khilaf atau perbedaan. Hal ini dilakukan demi kepastian hukum dan juga demi ketertiban umum. Mazhab-mazhab misalnya, bisa berbeda dalam menetapkan hari wuquf di Arafah. Tapi ketika Kerajaan Saudi menetapkan wuquf pada hari Kamis, sebagai misal, maka seluruh jemaah haji mematuhinya.

"Sunni dan Syiah wuquf pada hari yang sama. Bayangkan apa yang terjadi sekiranya setiap mazhab bertahan dengan ijtihad mereka. Bayangkan kacau-balaunya ibadat haji karena ada dua kali wuquf, dua kali tiga hari melempar jumrah dan seterusnya," kata Ustad Jalal.

Dalam menentukan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, katanya, ada dua pendapat atau ada dua metode, yaitu rukyat dan hisab. Rukyat misalnya bersandar pada hadits Nabi: Berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah dengan melihat bulan. Sementara hisab bersandar juga pada perkataan nabi bahwa: Jika terhalang maka ukurlah atau perkirakanlah.

Sekarang, katanya, kedua metode ini sudah digabungkan. Akurasi hisab juga harus diuji dengan data empiris selama bertahun-tahun. Jadi perbedaan penetapan awal Syawal bukan lagi soal pemilihan metode hisab dan rukyat, namun kriteria atau ukuran yang dipergunakan dalam menentukan awal bulan.

"Jadi mana yang betul dong? Menurut Al-Quran, patuhilah ulim amri, yakni pemerintah. Dahulukan akhlak di atas fiqih," demikian Jalaluddin, sebagaimana dalam keterangan tertulis tersebut. [ysa]