Barisan kader Partai Amanat Nasional bereaksi nama bosnya yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, dikait-kaitkan dalam kasus suap impor daging sapi.
Wakil Sekjen DPP PAN Azis Subeksi menjelaskan kebijakan impor daging sapi dilakukan Kementerian teknis. Perihal pembahasan ketersediaan stok pangan di Kemenko Perekonomian adalah suatu yang biasa dilakukan. Pembahasan tersebut menurutnya untuk mengetahui dan menjamin stok ketersediaan pangan.
"Menteri Koordinator Ekonomi hanya mengeluarkan kebijakan strategis. Fakta hukumnya justru pelaksana impor yang terindikasi korupsi, bukan kebijakannya," jelasnya (Rabu, 3/7).
Sebelumnya, Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dalam nota pembelaannya mengungkapkan cara-cara Elda Devianne Adiningrat meyakinkan Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman untuk mengajukan penambahan kuota impor daging sapi di Kementan. Dijelaskan Juard, bahwa Elda kerap meyakinkan Maria untuk memakai bantuannya dalam pengurusan itu. Bahkan untuk memuluskan rencananya, kata Juard, Elda nekat menjual nama Menko Perekonomian, Hatta Rajasa.
Pledoi yang disampaikan Juard dalam persidangan itu kemudian ditanggapi Wasekjen PKS Fahri Hamzah dan aktivis FITRA, Uchok Sky Khadafi. Keduanya menilai Hatta Rajasa terindikasi terlibat dalam kasus impor daging Sapi dan meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.
"Akal sehat seorang Hatta tidak akan gelap dengan uang sehingga ia harus melakukan korupsi. Kami yakin dirinya bukan tipe orang yang gampang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Karena itu PAN telah mantap mengusungnya sebagai calon presiden," kata Azis menanggapi.
Azis mengaku, sebenarnya PAN enggan menanggapi tuduhan yang dibangun dengan mengait-ngaitkan berbagai sangkaan yang seolah-olah benar. Namun dunia informasi saat ini bisa sangat menyesatkan, masyarakat tentu bisa memahami itu.
“Karena itu, PAN tidak akan tinggal diam menyikapi pihak-pihak yang mencoba membangun opini tak bertanggung jawab dengan melontarkan tuduhan tak berdasar. Kami akan hadapi secara hukum dan menuntut pihak-pihak yang sengaja menggoreng isu ini untuk kepentingan kelompok tertentu," tegasnya. [zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: