"Itu hebatnya PKS. Tahu presidennya lembek, nggak tegas, dia manfaatkan kelembekan dan ketaktegasannya. Saya yakin PKS akan tetap jadi bagian daru koalisi," ujar pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Mamun Murod Al Barbasy kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 25/6).
Selain itu, ketidakberanian mengeluarkan PKS juga karena SBY sadar bahwa kebijakan menaikkan harga BBM memang bukan pro untuk rakyat. Kalau kebijakan kenaikan harga BBM dan juga kebijakan lainnya yang ditentang PKS itu murni pro rakyat, Mamun yakin SBY akan berani mengeluarkan partai yang bersangkutan dari koalisi.
"Tapi karena kebijakan yang selama ini dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, ya SBY ada kegamangan. Dan kegamangan ini ditambah langgam kepemimpinan SBY yang lembek ya semakin terlihat kelembekan SBY," ungkap Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) DKI Jakarta ini.
"Kalau benar kebijakan SBY pro rakyat, jangankan PKS, terhadap Golkar pun berani dia keluarkan dari koalisi. Golkarkan lebih licik dari PKS. Golkar dukung BBM kemarin, karena Ical dapat 155 miliar lebih," tandas bekas politikus Demokrat ini sambil tersenyum karena menyinggung alokasi anggaran Rp 155 miliar dari APBNP 2013 untuk penanggulangan korban lumpur Lapindo.
[zul]
Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di partai koalisi pendukung pemerintah diyakini akan tetap aman. Tiga kadernya yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II tak akan dicopot SBY meski partai tersebut berani menolak kebijakan kenaikan harga BBM. 
BERITA TERKAIT: