Koalisi Partai Mendatang jangan Terlalu Gemuk Seperti Saat Ini

Tak hanya itu, koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah (Setgab) ini juga kental dengan kepentingan- kepentingan politis, sehingga membuat keputusan- keputusan yang memerlukan tindakan cepat sulit dilakukan.

"Indonesia dengan sistem multi-partai cenderung mengalami ketidakstabilan demokrasi. Tidak seperti Amerika Serikat yang hanya punya 1 partai penguasa dan 1 partai oposisi," ujar peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity, Endang Tirtana (Senin, 24/6).

Banyaknya partai pendukung pemerintah, juga tidak disertai kepemimpinan yang kuat. Padahal, kata Endang, dalam kondisi negara yang sedang berkembang, seharusnya sistem demokrasi ini hendaknya disertai dengan "strong leadership" kepemimpinan yang kuat dan tegas.

"Jika tidak, sulit rasanya untuk melakukan gebrakan dalam pembangunan," imbuhnya.

Untuk kedepan, usul Endang, ada baiknya koalisi yang dibentuk dengan lebih sedikit partai. Sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan kebijakan dan kontrol.

Meski memang, jika partai-partai oposisi yang berkoalisi adalah partai besar, maka besar juga kemungkinannya hal ini dapat menghambat partai berkuasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya baik untuk kepentingan masyarakat. "Namun sisi positifnya adalah ada kontrol yang besar oleh oposisi terhadap partai yang berkuasa," ungkapnya.

Menurut Endnag, pemilihan partai koalisi itu harus mempertimbangkan derajat kemenangan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Karena itu, koalisi akan mulai terbaca pasca Pileg tentunya.

"Namun, sejauh ini PDIP punya peluang besar menjadi partai pemenang. Untuk itu, jika PDIP menjadi pemenang dalam Pileg dan Pilpres 2014 atau pasca 2014, maka bisa jadi akan ada model koalisi yang berbeda. Mengapa demikian? karena PDIP selama ini sudah menjadi spesialis oposisi, akan seperti apa koalisinya, kita tunggu," tandasnya. [zul]