Maruarar Sirait Minta Maaf Gagal Cegah Pemerintah Susahkan Rakyat

Tak terkecuali dari masyarakat itu adalah para pemilik kios dan pedagang di Pusat Perbelanjaan Serba Ada (Puserba) Jatinangor Resik di Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Para pemilik kios dan pedagang itu pun mencurahkan keluhannya kepada politisi muda PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, yang berkunjung ke kawasan tersebut.

"Sekarang para pembeli sepi," kata salah pedagang sayuran di Puserba Jatinangor Resik, Arnita (Minggu, 23/6).

Arnita mencontohkan bahwa setelah pemerintah menaikkan harga BBM pada Sabtu dini hari (22/6), harga cabai merah naik menjadi Rp 25 ribu dari yang asalnya Rp 15 ribu. Tentu saja bukan hanya harga cabai, melainkan hampir semua harga pokok lainnya pun naik rata-rata sekitar Rp 5 ribu.

Namun demikian, ungkap Arnita, para pedagang di Puserba Jatinangor Resik, belum berani menaikan harga. Mereka beralasan jika menaikan harga, para pembeli malah kabur.

"Padahal dari produsennya sudah pada naik. Kenaikan-kenaikan harga sebelumnya juga seperti itu," tambahnya, sambil mengatakan kenaikan bahwa harga di tingkat produsen sebenarnya sudah mereka rasakan sejak wacana akan naiknya harga BBM, dan semakin terasa setelah adanya keputusan kenaikan BBM.

Menanggapi hal itu, Maruarar Sirait, yang selama ini berjuang keras menolak kenaikan harga BBM di Parlemen, hanya bisa menghela nafas. Ia pun meminta maaf karena perjuangannya untuk tidak menaikan harga BBM, gagal.

"Saya mohon maaf, karena kemarin saya gagal menolak kenaikan BBM. PDI Perjuangan melakukan penolakan itu karena takut seperti sekarang, baru naik sehari saja kenaikannya sudah ada yang mencapai 20-30 persen. Sementara pedagang tidak mau menaikan harga jual karena tidak laku. Ada yang beli, tadinya sekilo sekarang hanya seperempat, karena daya belinya turun," kata Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait.

"Bahkan, tidak menutup kemungkinan kualitas kesehatan masyarakat juga patut diduga bakal berkurang, karena biasanya membelin sayur dan ayam sekilo sekarang mungkin hanya setengahnya saja. Setandar gizi buat anak-anak nantinya itu berpengaruh," sambungnya.

Dalam kesempatan ini, Ara menjelaskan salah satu alasan mengapa ia dan juga PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM. Karena masih ada alternatif lain untuk mendongkrak pendapat negara, tanpa harus menaikan harga BBM.

Salah satu diantaranya, sebutnya, adalah dengan mengenakan bea batu bara. Dengan bea ini saja, sebagaimana sering ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, maka negara bisa memperoleh pendapatan baru yang legal sebesar Rp 40 triliun. Belum lagi bila pemerintah juga berani meningkatkan tarif cukai rokok dan minuman beralkohol yang bisa mencapau Rp 10 triliun. Dengan langkah ini, maka pemerintah bisa memperoleh Rp 50 triliun, dan tidak ada lagi alasan APBN jebol.

Alternatif lain yang bisa dilakukan pemerintah, lanjut Ara, adalah dengan cara menghemat pengeluaran negara. Misalnya saja menghemat perjalanan dinas, yang selama ini memang boros. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2011, misalnya menyebutkan ada pemborosan hingga 40 persen dari total anggaran Rp 20 triliun. Artinya, ada ada sekitar Rp 8 triliun uang negara yang dihamburkan.

Ara melanjutkan, bila dua langkah alternatif ini dilakukan, maka dengan hitungan di atas, maka pemerintah bisa mendapatkan Rp 58 triliun. Artinya, pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM. Namun sayang sekali, pemerintah tak memilih langkah alternatif itu, tapi malah menyusahkan dan menyengsarakan rakyat.

"Sebenarnya pemerintah punya pilihan untuk tidak menyengsarakan," demikian Ara. [ysa]